Megapolitan.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapat aduan dari emak-emak saat berkunjung ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 24 April 2025. Sang emak-mengeluhkan sekolah sang anak, SMK Karya Pembaharuan, yang mengadakan study tour ke Bali.
Dalam postingan di akun Instagram Dedi Mulyadi @dedimulyadi71, emak-emak yang tak diketahui namanya itu mengatakan biaya yang dikenakan untuk study tour pada Juni 2025, sekitar Rp 5-6 juta.
Hal ini diakui sangat memberatkan. Terlebih Gubernur Dedi Mulyadi sudah sering menekankan adanya larangan study tour bagi sekolah karena membebankan orangtua siswa.
Emak-emak tersebut mengaku biaya study tour dibayarkan dengan cara mencicil sebesar Rp 150 ribu setiap bulannya selama tiga tahun, sejak masuk kelas sepuluh.
“Jadi sama SPP-nya Rp 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya,” ujar sang emak-emak kepada Dedi.
Ia menyebut estimasi biaya untuk kegiatan study tour mencapai Rp 5-6 juta. Mendengar hal tersebut, Dedi pun meminta pihak SMK Karya Pembaharuan untuk membatalkan rencana study tour tersebut.
“Untuk SMK Karya Pembaharuan Bekasi tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan dari izin yayasan tersebut ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Dedi mengaku tak akan segan-segan mengambil tindakan tegas bagi sekolah bersangkutan apabila masih memaksakan kegiatan study tour.
“Hari ini juga, saya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk telepon kepala sekolahnya, untuk menghentikan kegiatan,” ucap Dedi.
Bantahan Pihak Sekolah
Kepala SMK Karya Pembaharuan, Ahmad Tetuko Taqiyudin, memenuhi panggilan dari Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, pada Jumat, 25 April 2025. Ia pun membantah semua tuduhan tersebut.
Tetuko berkilah, kegiatan yang dimaksud merupakan acara perpisahan, bukan study tour. Ia juga mengaku iuran bulanan kegiatan ini sudah melalui kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan orangtua siswa.
Menurutnya, iuran dana yang disepakati sejak awal kelas sepuluh, adalah sebesar Rp 100 ribu per bulan yang akan dibayarkan selama tiga tahun.
“Jadi totalnya adalah Rp 3,6 juta, bukan Rp 6 juta seperti yang dikabarkan,” ucap Tetuko.
Ia menjelaskan, iuran bulanan yang dibayarkan orangtua sebesar Rp 300 ribu per bulan, mencakup tiga komponen. Di antaranya SPP Rp 150 ribu, tabungan kegiatan perpisahan Rp 100 ribu, serta kebutuhan ujian dan ijazah Rp 50 ribu.
“Semua rincian pembayaran tersebut sudah disampaikan dan disetujui oleh wali murid saat proses penerimaan siswa baru. Tidak ada yang disembunyikan,” tandasnya.
Sekolah Batalkan Kegiatan, Uang Dikembalikan
Usai mendapat teguran dari Dedi Mulyadi, pihak SMK Karya Pembaharuan memutuskan untuk membatalkan kegiatan perpisahan. Adapun dana yang terkumpul sebesar kurang lebih Rp 500 juta, nantinya akan dikembalikan kepada wali murid.
Meski demikian, sebagian dari dana tersebut telah lebih dulu digunakan untuk keperluan operasional kegiatan, seperti pembayaran pesanan kamar, bus, seragam, dan konsumsi.
“Dana yang telah digunakan mencapai ratusan juta rupiah. Kami akan melakukan proses pengembalian secara transparan dan bertanggung jawab,” tandas Tetuko.
Tinggalkan Balasan