Megapolitan.id – Ribuan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII), menuju Monas, Jakarta di peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Kamis (1/5/2025).
Sekitar 10.000 buruh yang ikut dalam aksi Mayday. Mereka berasal dari berbagai wilayah, seperti Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Karawang, Bogor, serta Tangerang.
Massa buruh berkumpul di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Mereka menuju Jakarta menggunakan bus yang dipimpin satu mobil komando sambil terus berorasi.
“Ini adalah titik kumpul di Kota Bekasi, keberangkatan kami juga disusul teman-teman dari wilayah Bogor, Tangerang, Karawang yang nanti akan berkumpul di Bundaran HI,” kata Koordinator Lapangan Aksi May Day GSPMII, Wasito.
Dalam aksi kali ini, massa buruh menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain upah layak, PHK sepihak, penghapusan sistem kontrak, outsourcing dan magang.
“Garis besarnya kami ingin agar pemerintah dan perwakilan rakyat menjalankan putusan MK Nomor 168, terkait Buruh di UU Cipta Kerja,” ujar Wasito.
Presiden Prabowo Sapa Buruh di Monas
Peringatan May Day yang digelar di Silang Monas, turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Setibanya di lokasi, ia langsung menyapa ribuan buruh yang sudah menunggu.
Turut hadir pula Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Wamenaker Immanuel Ebenezer, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan beberapa jajaran Menteri Kabinet Merah Putih lainnya.
Usai menyapa dan menyalami beberapa buruh, Prabowo menyampaikan sambutannya di atas podium. Ia berujar akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia.
“Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat pada presiden, mana undang-undang yang nggak beres yang nggak melindungi buruh,” katanya.
Selain itu, lanjut Prabowo, Dewan Kesejahteraan juga bertugas memberikan masukan kepada presiden tentang regulasi yang tidak benar untuk segera diperbaiki.
Dan atas saran dari tokoh serikat buruh, Prabowo juga berencana membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (PHK), sesegera mungkin.
“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja kita di-PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan