Megapolitan.id – Indonesia sedang menghadapi persoalan yang tak lagi bisa dianggap sepele. Sampah, yang dulu sering dipandang sebagai urusan belakang rumah atau sekadar masalah truk pengangkut yang telat datang, kini telah menjelma menjadi persoalan nasional. Ia bukan hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir, tetapi juga menumpuk dalam bentuk keresahan, ancaman lingkungan, dan tekanan bagi kota-kota yang setiap hari menghasilkan limbah dalam jumlah masif.
Di banyak daerah, pemandangan gunungan sampah bukan lagi hal yang mengejutkan. Bau menyengat, saluran tersumbat, lahan pembuangan yang makin sesak, hingga ancaman kesehatan masyarakat menjadi gambaran yang semakin akrab. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah Indonesia punya masalah sampah, melainkan seberapa cepat negara ini bisa menemukan solusi yang benar-benar bekerja.
Di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat sampah itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) datang membawa satu pesan penting: teknologi bukan lagi wacana, melainkan alat yang siap dipakai. Bukan sekadar ide di atas meja rapat, bukan pula konsep yang berhenti di laboratorium. Kali ini, teknologi pengolahan sampah diposisikan sebagai jalan keluar yang lebih nyata—dari level rumah tangga hingga kota besar.
Pesan itu disampaikan langsung oleh Kepala BRIN, Arif Satria, dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (31/3/2026). Dalam forum itu, BRIN memaparkan bahwa berbagai inovasi pengolahan sampah yang mereka kembangkan sudah siap direplikasi dan diterapkan lebih luas di berbagai daerah di Indonesia.
“Teknologi pengolahan sampah yang kami kembangkan mencakup berbagai skala, mulai dari level desa, komunitas, hingga kota besar. Ini menjadi solusi yang siap diaplikasikan untuk mendukung penanganan sampah secara menyeluruh,” ujar Arif dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).
Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi maknanya cukup besar. Sebab, salah satu kelemahan utama pengelolaan sampah di Indonesia selama ini adalah pendekatan yang sering tidak sesuai skala. Solusi untuk kota besar tidak selalu cocok untuk desa. Teknologi canggih belum tentu terjangkau komunitas kecil. Sementara metode sederhana kadang tidak cukup kuat untuk menghadapi volume sampah perkotaan yang sudah sangat besar.
Di sinilah BRIN mencoba menawarkan pendekatan yang lebih realistis: tidak ada satu teknologi untuk semua, tetapi ada teknologi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Untuk skala besar, BRIN menyiapkan teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Ini adalah model yang paling sering menarik perhatian publik, karena terdengar seperti jawaban atas dua masalah sekaligus: sampah dan energi. Dalam konsep ini, sampah tidak lagi dilihat sebagai beban semata, melainkan sebagai sumber daya yang bisa diolah menjadi listrik.
Bayangkan saja, gunungan sampah yang biasanya hanya menambah masalah, justru bisa diubah menjadi energi yang bermanfaat. Dalam konteks kota besar yang setiap hari menghasilkan ratusan hingga ribuan ton sampah, PSEL menjadi opsi strategis. Bukan hanya untuk mengurangi volume limbah, tetapi juga untuk menambah nilai dari sesuatu yang selama ini dianggap tak berguna.
Namun, BRIN tampaknya paham bahwa tidak semua daerah punya kapasitas atau kebutuhan sebesar itu. Karena itulah, untuk skala menengah, disiapkan beberapa alternatif teknologi yang lebih fleksibel.
Salah satunya adalah Refuse-Derived Fuel (RDF), yakni teknologi yang mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Secara sederhana, sampah tertentu diproses sedemikian rupa agar bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti, misalnya untuk industri. Ini penting, karena sebagian besar persoalan sampah di Indonesia juga berkaitan dengan rendahnya pemanfaatan ulang limbah yang sebenarnya masih punya nilai kalor atau nilai guna.
Selain RDF, BRIN juga menyiapkan pirolisis, teknologi yang dapat mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Dalam situasi ketika plastik menjadi salah satu jenis sampah paling sulit ditangani, inovasi seperti ini terdengar sangat relevan. Plastik yang biasanya berakhir mencemari sungai, laut, atau dibakar sembarangan, justru bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna.
Lalu ada juga biodigester, teknologi yang memanfaatkan sampah organik untuk menghasilkan biogas. Ini adalah solusi yang terasa sangat cocok untuk daerah yang memiliki banyak limbah rumah tangga, pasar tradisional, atau kawasan pertanian. Sisa makanan, limbah dapur, dan bahan organik lainnya bisa diubah menjadi energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Menariknya, BRIN tidak berhenti di level teknologi menengah dan besar. Pada skala kecil, mereka juga mendorong penggunaan teknologi yang jauh lebih sederhana dan terjangkau. Misalnya komposter dan sistem pengolahan sampah berbasis rumah tangga yang kini mulai diterapkan di berbagai desa.
Bagian ini justru terasa sangat penting.
Sebab, dalam banyak kasus, persoalan sampah di Indonesia bukan hanya karena kurangnya teknologi besar, tetapi juga karena kebiasaan sehari-hari yang belum berubah. Sampah sering masih dianggap urusan “nanti”, urusan “petugas”, atau urusan “TPA”. Padahal, kalau pemilahan dan pengolahan sederhana sudah dimulai dari rumah, tekanan terhadap sistem pengangkutan dan pembuangan akhir bisa jauh berkurang.
Dengan kata lain, BRIN sedang menawarkan sebuah spektrum solusi. Dari komposter sederhana di desa, biodigester untuk komunitas, RDF dan pirolisis untuk skala menengah, hingga PSEL untuk kota besar. Ini bukan sekadar variasi teknologi, tetapi gambaran bahwa persoalan sampah memang harus dihadapi dengan strategi berlapis.
Menurut Arif, sejumlah teknologi tersebut bukan lagi sekadar rencana. Beberapa sudah diuji coba dan diimplementasikan di berbagai daerah. Itu artinya, tantangan terbesar saat ini bukan menemukan teknologi baru, melainkan mempercepat penyebaran dan memperluas penerapannya.
“Teknologinya sudah tersedia dan terbukti dapat berjalan. Tantangan kita saat ini adalah bagaimana memperluas penerapan dan mempercepat implementasinya di daerah,” imbuhnya.
Kalimat itu terasa seperti penegasan yang jujur. Sering kali, Indonesia tidak kekurangan ide. Yang kerap menjadi persoalan justru eksekusi. Banyak program bagus lahir di pusat, tetapi lambat bergerak di daerah. Banyak teknologi terdengar menjanjikan, tetapi mandek karena minim investasi, terbentur birokrasi, atau tidak didukung tata kelola yang konsisten.
Karena itulah, pembahasan dalam rapat tersebut tidak hanya berhenti pada soal teknologi, tetapi juga menyentuh aspek kemauan politik, investasi, dan kedisiplinan bersama.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat penanganan sampah secara nasional sesuai arahan Presiden. Bahkan, targetnya cukup jelas: sebagian proyek pengolahan sampah mulai beroperasi pada 2027, dan seluruh program prioritas rampung pada 2028.
Target itu terdengar ambisius, tetapi justru menunjukkan bahwa isu sampah kini tidak lagi ditempatkan sebagai agenda pinggiran. Ia mulai diperlakukan sebagai persoalan strategis yang harus ditangani lintas kementerian dan lintas daerah.
Menurut Zulkifli, teknologi memang menjadi kunci penting dalam menyelesaikan masalah sampah. Baik melalui pengembangan waste-to-energy, RDF, maupun teknologi lain yang telah disiapkan BRIN. Namun, ia juga menekankan bahwa teknologi saja tidak cukup. Harus ada keseriusan dari semua pihak.
“Teknologi sudah ada, tinggal kemauan dan kedisiplinan kita bersama untuk menyelesaikan persoalan ini. Penegakan hukum juga akan diperkuat agar pengelolaan sampah berjalan optimal,” tegasnya.
Pernyataan itu menampar realitas yang selama ini sering diabaikan. Sebab, sebaik apa pun teknologinya, kalau sampah masih dibuang sembarangan, kalau pemilahan tak dijalankan, kalau regulasi tidak ditegakkan, maka hasilnya tetap akan pincang. Teknologi bisa menjadi mesin, tetapi disiplin sosial dan penegakan hukum adalah bahan bakarnya.
Di sinilah persoalan sampah menunjukkan wajah aslinya: ia bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah budaya, tata kelola, dan komitmen bersama.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta pimpinan daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Kehadiran banyak pihak ini menjadi sinyal bahwa penanganan sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja.
BRIN bisa menyiapkan teknologi. Pemerintah pusat bisa menyiapkan arah kebijakan. Kementerian teknis bisa menyiapkan regulasi. Tapi di lapangan, kepala daerah tetap memegang peran krusial. Mereka yang menentukan apakah teknologi itu benar-benar diterapkan, dianggarkan, dirawat, dan dijadikan bagian dari sistem pengelolaan daerah.
Kalau ditarik lebih jauh, langkah BRIN ini sebenarnya membawa harapan baru dalam diskusi lama tentang sampah di Indonesia. Selama bertahun-tahun, masyarakat sering dijejali dua kutub: antara solusi sederhana yang dianggap terlalu kecil, dan proyek besar yang terasa terlalu jauh. Kini, BRIN mencoba mengisi ruang di antara keduanya.
Mereka tidak hanya bicara soal pembangkit besar yang megah, tetapi juga bicara soal komposter rumah tangga. Tidak hanya bicara kota besar, tetapi juga desa. Tidak hanya bicara energi listrik, tetapi juga bahan bakar alternatif dan biogas.
Pendekatan seperti ini terasa lebih membumi.
Sebab, krisis sampah di Indonesia memang tidak akan selesai hanya dengan satu proyek raksasa, dan juga tidak cukup hanya dengan slogan memilah sampah. Yang dibutuhkan adalah ekosistem solusi: dari rumah, lingkungan, komunitas, industri, sampai kebijakan nasional.
Pada akhirnya, pertarungan melawan sampah bukan sekadar soal membersihkan kota agar terlihat rapi. Ini soal kualitas hidup, kesehatan masyarakat, ketahanan lingkungan, bahkan masa depan energi. Sampah yang dibiarkan akan menjadi ancaman. Tapi sampah yang dikelola dengan cerdas bisa berubah menjadi peluang.
Dan mungkin, itulah pesan paling penting dari langkah BRIN kali ini: bahwa di balik tumpukan masalah, selalu ada kemungkinan untuk menemukan nilai baru—asal ada ilmu, kemauan, dan keberanian untuk benar-benar menjalankannya.
Indonesia memang belum selesai dengan darurat sampah. Jalan masih panjang, tantangan masih banyak, dan implementasi pasti tidak mudah. Tapi setidaknya, kini peta jalannya mulai terlihat lebih jelas.
Teknologinya sudah ada.
Solusinya sudah disiapkan.
Sekarang, pertanyaannya tinggal satu: apakah semua pihak benar-benar siap bergerak bersama?