SalwaMegapolitan.id – Di tengah arus perubahan teknologi yang bergerak begitu cepat, ada satu pertanyaan besar yang perlahan mulai muncul di ruang-ruang diskusi publik: apakah sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi era kecerdasan buatan? Pertanyaan ini bukan sekadar wacana, melainkan refleksi dari realitas global yang semakin terdigitalisasi. Di berbagai sektor, dari industri kreatif hingga manufaktur, kecerdasan buatan atau AI telah menjadi alat utama dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi.
Dalam sebuah forum diskusi yang berlangsung di Jakarta, Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, mengangkat isu ini dengan sudut pandang yang cukup tajam. Ia melihat bahwa kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan AI bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kebutuhan mendasar untuk bertahan dan bersaing di tingkat global. Pernyataannya cukup tegas, bahwa SDM yang mampu menggunakan AI dalam produktivitasnya memiliki potensi besar untuk memutus kesenjangan teknologi yang selama ini menjadi tantangan bagi Indonesia.
“Ketika tingkat global sudah menggunakan AI, berarti kita membutuhkan talenta, kemampuan para pengembang kita untuk belajar AI, dan tentunya ini akan menjadi lahan bagi pekerjaan baru, dan juga kita akan meningkatkan daya saing global,” kata Tri dalam diskusi di acara peluncuran program Badan Ekraf Digital Talent (BDT) 2026 di Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut menjadi titik awal dari sebuah narasi yang lebih luas tentang bagaimana Indonesia harus memposisikan diri di tengah revolusi teknologi. AI bukan lagi teknologi masa depan—ia sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan tanpa disadari. Dari rekomendasi film di platform streaming hingga sistem navigasi yang kita gunakan, AI bekerja di balik layar, memproses data dan memberikan solusi secara instan.
Namun, di balik kemudahan itu, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kesenjangan teknologi. Tidak semua individu memiliki akses atau kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Di sinilah peran pemerintah menjadi krusial, bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan perkembangan teknologi.
Data yang disampaikan oleh Tri memperkuat urgensi tersebut. Berdasarkan laporan PwC, penggunaan AI mampu meningkatkan produktivitas hingga 96 persen. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata tentang bagaimana teknologi dapat mengubah cara kerja manusia secara fundamental. Menariknya, kelompok yang paling aktif memanfaatkan AI adalah generasi muda, khususnya Gen Z. Mereka tumbuh di era digital, terbiasa dengan teknologi, dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi.
Namun, di sisi lain, terdapat paradoks yang cukup mengkhawatirkan. Sebanyak 28 persen perusahaan telah mempekerjakan sekitar 18 juta tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam AI. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap talenta digital sudah sangat tinggi. Akan tetapi, sebanyak 57 persen perusahaan masih mengaku kekurangan SDM yang mampu mengoperasikan teknologi tersebut. Artinya, ada celah besar antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.
“Risiko terbesar jika talenta kita tidak beradaptasi dengan AI, mereka tentunya akan kalah saing dari kreatif dan inovasinya dan juga kita hanya menjadi negara pengguna saja yang menggunakan teknologi asing, kita tidak bisa meningkatkan kemampuan kita, dan tentunya adalah kesenjangan teknologi akan menjadi lebih lebar lagi,” katanya.
Kalimat ini menggambarkan sebuah kekhawatiran yang sangat relevan. Jika Indonesia tidak segera beradaptasi, maka posisi kita dalam peta teknologi global akan semakin tertinggal. Kita hanya akan menjadi konsumen dari produk-produk teknologi asing, tanpa memiliki kemampuan untuk menciptakan inovasi sendiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar ketimpangan sosial.
Melihat kondisi tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif mengambil langkah strategis melalui program Badan Ekraf Digital Talent (BDT) 2026. Program ini dirancang sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam memanfaatkan teknologi AI, khususnya di sektor ekonomi kreatif. Tidak hanya berfokus pada aspek teknis, program ini juga menekankan pentingnya adaptasi digital dan peningkatan kualitas karya.
Dalam konteks ini, AI tidak hanya dilihat sebagai alat, tetapi juga sebagai medium untuk menciptakan nilai tambah. Pelaku ekonomi kreatif, seperti desainer, animator, hingga pengembang aplikasi, dapat memanfaatkan AI untuk menghasilkan karya yang lebih inovatif dan kompetitif. Dengan demikian, produk-produk lokal memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar global.
Program BDT 2026 juga memiliki visi yang lebih luas, yaitu memperluas jangkauan edukasi terkait AI. Hal ini penting mengingat tidak semua pelaku industri memiliki akses terhadap pelatihan atau sumber belajar yang memadai. Dengan adanya program ini, diharapkan terjadi pemerataan pengetahuan dan keterampilan, sehingga lebih banyak individu yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Lebih dari sekadar pelatihan, program ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika berbagai pihak saling terhubung, maka proses transfer pengetahuan dan inovasi dapat berjalan lebih efektif.
“Tentunya selain memperluas peluang kerja, mereka juga jadi lebih kompetitif dan tidak hanya menjadi pengguna saja tapi juga bisa mendapatkan pasar yang berdampak pada produk Indonesia,” kata Tri.
Pernyataan ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari transformasi digital bukan hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang nyata. Ketika talenta lokal mampu bersaing di tingkat global, maka produk-produk Indonesia juga akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain, perkembangan AI juga membuka peluang baru di dunia kerja. Banyak profesi baru yang bermunculan, mulai dari AI specialist, data analyst, hingga machine learning engineer. Profesi-profesi ini tidak hanya menawarkan peluang karier yang menjanjikan, tetapi juga menjadi indikator bahwa dunia kerja sedang mengalami transformasi besar-besaran.
Namun, perubahan ini juga menuntut kesiapan dari berbagai pihak, terutama dalam hal pendidikan. Kurikulum pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang relevan. Selain itu, penting juga untuk menanamkan pola pikir adaptif dan kemampuan belajar sepanjang hayat, mengingat teknologi akan terus berkembang.
Dalam konteks yang lebih luas, transformasi digital juga berkaitan dengan kedaulatan teknologi. Negara yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan mengelola teknologi akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di kancah internasional. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.
Indonesia memiliki potensi besar dalam hal ini. Dengan jumlah penduduk yang besar dan dominasi generasi muda, peluang untuk menciptakan talenta digital sangat terbuka lebar. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten.
Perjalanan menuju transformasi digital memang tidak mudah. Dibutuhkan komitmen, kolaborasi, dan keberanian untuk berubah. Namun, jika langkah ini dilakukan dengan serius, maka Indonesia tidak hanya akan mampu mengejar ketertinggalan, tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri teknologi global.
Pada akhirnya, AI bukanlah ancaman, melainkan peluang. Ia memberikan kesempatan bagi siapa saja yang siap untuk belajar dan beradaptasi. Seperti yang disampaikan dalam diskusi tersebut, masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling cepat beradaptasi.
Dan di tengah perubahan yang terus berlangsung, satu hal yang pasti: masa depan ada di tangan mereka yang berani belajar, mencoba, dan berinovasi.
