Ajeng Salma Layla Amira Pimpin Koandarkum Lawan ‘Monster Digital’ Berbasis Visi PBB-UNICEF

Megapolitan.id | Komunitas Anak Sadar Hukum (Koandarkum) menggelar kegiatan edukasi dan sosialisasi kesadaran hukum bagi siswa Sekolah Dasar (SD) di Jakarta pada Kamis, 2 Juli 2026. Kegiatan ini dibawakan langsung oleh pendiri Koandarkum, Ajeng Salma Layla Amira, yang juga merupakan siswi SMAN 8 Jakarta (Smandel). Ia menyampaikan materi yang berfokus pada peningkatan kesadaran akan bahaya praktik judi terselubung di balik aktivitas digital anak-anak. Dalam perspektif hukum, inisiatif edukasi dan sosialisasi Koandarkum merupakan upaya rekayasa sosial-budaya hukum dengan membangun kesadaran hukum sejak dini. Hal ini memastikan anak-anak Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain, sekaligus memahami aturan, hak, serta kewajiban melalui pendekatan edukasi yang menyenangkan dan penuh kegembiraan. Sesi edukasi ini menandai kegiatan perdana sejak Koandarkum didirikan pada 17 Februari 2026.

Inisiatif Koandarkum didorong oleh keprihatinan atas data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menunjukkan bahwa hampir 200.000 anak Indonesia telah terpapar judi online, dengan sekitar 80.000 di antaranya berusia di bawah 10 tahun. Menurut Ajeng Salma Layla Amira, fondasi integritas harus ditanamkan pada anak sedini mungkin agar struktur kognitif mereka mampu menangkal manipulasi algoritma digital saat berinteraksi di dunia maya. Misi yang dibawa Koandarkum ini sangat selaras dengan mandat inti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Dengan memadukan literasi hukum dan perlindungan anak di era internet, organisasi ini secara aktif memajukan kerangka kerja global yang dirancang untuk melindungi generasi penerus.

Latar Belakang dan Bahaya ‘Monster Digital’

Dalam presentasinya, penulis buku Innovation in Motion: From Ideas to Impact ini menjelaskan bagaimana figur imajiner “monster digital” menyamar dan menyusup ke dalam aktivitas digital anak-anak, khususnya dalam gim daring (online games). Monster digital ini menyelinap dan memasang tiga jebakan di dalam gim. Tahap pertama adalah fase “pay-to-win” (bayar untuk menang), di mana anak-anak yang bermain gim tanpa sadar terjebak dalam perilaku perjudian melalui mekanisme seperti lucky spin (putar keberuntungan) atau loot box (kotak jarahan). Setelah pemain melakukan pembayaran, hadiah akan diundi secara acak. Menurut Ajeng Salma Layla Amira, ini adalah langkah awal monster digital dalam mendekati anak-anak sebagai pemain.

Pada tahap berikutnya, sang “monster” memancing rasa penasaran anak-anak karena hadiah yang diperoleh pada fase pertama tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Proses ini diulang terus-menerus, memicu rasa penasaran pemain dan mendorong mereka untuk terus mengadu peruntungan. Monster tersebut memanfaatkan pendekatan psikologis, karena tahu bahwa “rasa penasaran” akan terus mendorong tubuh untuk mencoba lagi. Berdasarkan teori psikologi yang dikembangkan oleh Burrhus Frederic (B.F.) Skinner, stimulasi “near-miss” (hampir menang) ini diinterpretasikan oleh otak bukan sebagai kekalahan, melainkan sebagai “kemenangan yang tertunda”.

Tahap selanjutnya adalah saat di mana “monster digital” merampas waktu dan kebahagiaan anak-anak. Anak-anak yang mengalami kondisi near-miss dalam gim mengalami lonjakan stres yang parah. Hal ini memicu peningkatan agresivitas, frustrasi akut, dan emosi yang meledak-ledak, karena anak-anak merasa “hak untuk menang” mereka telah direnggut oleh algoritma sistem. Otak mereka menjadi terkondisikan untuk hanya merespons stimulasi instan dan berintensitas tinggi, sehingga aktivitas normal yang membutuhkan proses dan usaha, seperti belajar, dianggap sangat membosankan. Pada fase tertentu, bahkan kebutuhan biologis dasar seperti makan dan tidur pun terabaikan karena fokus anak sepenuhnya tertuju pada gawai, didorong oleh rasa penasaran yang membara untuk mengejar kemenangan berikutnya.

Sebagai solusi, Ajeng Salma Layla Amira, yang juga merupakan alumni program Bina Talenta Indonesia Puspresnas 2025, mengusulkan tiga langkah integratif yang memadukan konsep manajemen perilaku (psikologi), literasi keuangan-hukum (technolegal), dan penguatan struktur sosial (hukum responsif):

• Pertama, anak-anak perlu mengelola jadwal waktu layar (screen time) sesuai kebutuhan mereka. Aktivitas ini harus dilakukan dengan disiplin yang ketat di bawah pengawasan intensif orang tua. Pengaturan waktu layar secara ketat berfungsi sebagai pemutus sirkuit kecanduan sebelum dopamin sepenuhnya membajak kendali kognitif anak. Langkah ini bukan sekadar membatasi waktu fisik anak di depan layar, melainkan sebuah bentuk intervensi neurologis dan perilaku untuk menjaga kesehatan mental anak dari manipulasi sistem algoritma digital.
• Kedua, anak-anak harus diajarkan untuk tidak membeli fitur berbayar dalam gim daring yang melibatkan unsur spekulasi atau keberuntungan. Anak-anak harus didorong untuk memilih aktivitas yang terukur dan pasti, sekaligus menabung uang untuk tujuan yang bermanfaat. Algoritma judi terselubung dalam gim daring dikategorikan sebagai desain antarmuka digital yang sengaja dirancang untuk memanipulasi psikologi pengguna demi keuntungan finansial sepihak. Dari perspektif technolegal, menolak transaksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap pelanggaran Hak Perlindungan Konsumen Anak, sekaligus memaksa ekosistem digital untuk transparan mengenai peluang matematis kemenangan dari fitur lotre semacam itu.
• Terakhir, Ajeng Salma Layla Amira mendesak anak-anak untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan orang tua dan guru di sekolah. Jika komunikasi antara anak dan orang tua tersumbat, anak-anak yang terjebak dalam kecanduan judi digital akan menyembunyikan masalah mereka karena takut dihukum atau dicap sebagai “anak nakal” (pendekatan moralistik-represif). Ketika komunikasi dibangun secara terbuka, kerangka kerja yang diterapkan beralih ke paradigma hukum responsif yang berpusat pada perlindungan dan pemulihan. Saat anak merasa aman untuk bercerita tanpa takut dimarahi, orang tua dapat menjalankan peran hukum mereka, bertindak sebagai wali hukum yang sah untuk melaporkan kejahatan digital ini kepada pihak berwenang.

Pemenuhan Konvensi PBB tentang Hak Anak

Konvensi Perseriktan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak Anak (UN Convention on the Rights of the Child/ UNCRC) adalah perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah. Koandarkum beroperasi sepenuhnya di dalam prinsip-prinsip tersebut, secara khusus menargetkan dimensi modern dari keselamatan anak.

• Perlindungan dari Eksploitasi (Pasal 34 dan 36). Perjanjian ini menuntut negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan bahaya. Koandarkum mengatasi hal ini dengan mengedukasi generasi muda mengenai batasan hukum di internet, secara langsung menangani apa yang disebutnya sebagai “monster digital” dari jebakan daring (online traps), perundungan siber (cyberbullying), dan eksploitasi data.
• Hak atas Informasi dan Literasi Digital (Pasal 17). PBB secara eksplisit mengakui bahwa anak-anak memiliki hak untuk mengakses informasi yang mendukung kesejahteraan sosial dan moral mereka. Dengan menyederhanakan konsep hukum yang rumit bagi anak-anak, Koandarkum memastikan bahwa teknologi menjadi alat pemberdayaan, bukan sumber kerentanan.

Keselarasan dengan Strategi UNICEF untuk Perlindungan Anak di Dunia Digital

UNICEF sering kali mengingatkan tentang sifat ganda internet; mencatat bahwa sementara konektivitas menawarkan peluang pendidikan yang tiada tanding, hal tersebut juga memaparkan anak-anak pada risiko yang belum pernah ada sebelumnya.

• Sistem Pertahanan Proaktif. UNICEF mendorong peralihan dari tindakan reaktif ke pertahanan proaktif. Koandarkum mewujudkan filosofi ini dengan menggunakan edukasi sebagai perisai. Alih-alih menunggu terjadinya pelanggaran hukum atau bahaya daring, organisasi ini membekali anak-anak dengan “kesadaran hukum” terlebih dahulu agar mereka dapat mengidentifikasi dan menghindari ancaman secara mandiri.
• Pendekatan Berpusat pada Anak. UNICEF mendukung inisiatif di mana anak-anak bukan sekadar penerima pasif, melainkan partisipan aktif. Sebagai inisiatif yang didirikan oleh generasi muda, Koandarkum berbicara kepada anak-anak dengan bahasa mereka sendiri, dari rekan sejawat ke rekan sejawat (peer-to-peer), membangun tingkat kepercayaan tinggi yang sering kali sulit dicapai oleh kampanye institusional tradisional yang bersifat dari atas ke bawah (top-down).

Akselerasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB

Kerja keras Koandarkum berkontribusi langsung terhadap agenda global menyeluruh yang ditetapkan oleh PBB, serta membawa perubahan nyata pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tertentu.

• SDG 4: Pendidikan Berkualitas. Target 4.7 bertujuan untuk memastikan semua peserta didik memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk memajukan hak asasi manusia dan budaya damai. Literasi hukum merupakan pilar fundamental dari pengetahuan ini, mempersiapkan generasi muda untuk menavigasi masyarakat global yang sangat terstruktur.
• SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Tujuan ini menekankan pada penegakan supremasi hukum dan memastikan akses keadilan yang setara bagi semua. Dengan membangun komunitas anak sadar hukum, Koandarkum menumbuhkan budaya legalitas dari bawah, memastikan bahwa warga negara di masa depan memahami hak sekaligus tanggung jawab hukum mereka.