Tim MegapolitanMegapolitan.ID | Jakarta–Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memastikan tata kelola penyelenggara haji 2026 akan dijalankan secara transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikan Gus Irfan sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Media Briefing: Outlook Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447/ 2026 di Asrama Haji Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Pengawasan penyelenggaraan haji tahun ini akan melibatkan banyak pihak. Keterlibatan banyak pihak untuk pengawasan ini, dia berharap tata kelola penyelenggaraan haji bisa jauh dari praktik penyimpangan.
“Karena itu di Kementerian Haji ini kami ditemani dengan berbagai pihak dari luar, dari aparat penegak hukum yang masuk menjadi bagian. Dari KPK ada yang masuk dan Kejaksaan juga ada. Semuanya dalam rangka memastikan bahwa proses haji berlangsung dengan transparan dan akuntabel,” ujar Gus Irfan di Asrama Haji Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci tata kelola penyelenggaraan haji. Hal ini akan berdampak pada kebaikan jemaah haji. “Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan pelaksanaan haji berjalan aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan beribadah,” katanya.
Implementasi transparansi dan akuntabilitas dimulai dari berbagai proses pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan haji 2026. Sehingga, publik dapat mengikuti perkembangannya secara terbuka atau bahkan ikut dalam lelang tender.
Menurut Gus Irfan, tidak ada praktik titip-menitip untuk kepentingan pihak tertentu. Preseden masa lampau penyelenggaraan haji menjadi refleksi bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola.
“Mungkin beberapa waktu lalu ada banyak masalah yang terkait dengan integritas dan transparansi tapi hari ini insyaallah kita upayakan semaksimal mungkin transparansi dan integritas menjadi salah satu kunci kita,” tegasnya. []
