Megapolitan.id – Dampak efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah mulai terasa pada sektor pariwisata, salah satunya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pihak pengelola terpaksa mengurangi jam kerja karyawan akibat okupansi hotel yang terus merosot.
Sekretaris BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Boboy Ruswanto mengatakan selama ini hotel di Kabupaten Bogor bergantung pada kegiatan pemerintahan.
Namun sejak diberlakukannya pemangkasan anggaran, jumlah tamu dari kalangan pejabat maupun pegawai pemerintah semakin berkurang. Alhasil terjadi okupansi hotel atau penurunan tingkat hunian kamar.
“Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran APBN dan APBD, terutama untuk perjalanan dinas telah memicu terjadinya penurunan okupansi hotel di Kabupaten Bogor,” ujar Boboy, Selasa 22 April 2025.
Agar bisnis dapat terus bertahan di tengah situasi ini, pihak pengelola hotel harus melakukan strategi. Salah satunya dengan melakukan pengurangan jam kerja karyawan, seperti saat pandemi.
“Akhirnya kami lakukan efisiensi juga dengan pengurangan jam kerja karyawan,” papar Boboy.
Berdasarkan data per April 2025, kegiatan pemerintah di hotel nyaris tidak ada. Kondisi serupa juga terjadi pada jumlah wisatawan yang menginap di hotel saat libur Lebaran, yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Boboy menyebut kebijakan untuk mengurangi jam kerja karyawan, tentunya menjadi sebuah pukulan berat bagi para pengusaha hotel dan restoran.
“Kemungkinan karena daya beli masyarakat menurun. Dan kecenderungan wisatawan sekarang tidak bermalam, tapi berangkat pagi pulang sore atau malam,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat secepatnya mencarikan solusi agar sektor perhotelan kembali menggeliat dan pendapatan hotel kembali stabil.
“Jangan sampai ada hotel yang tutup karena tidak bisa bertahan akibat kebijakan ini,” imbuhnya.
Tinggalkan Balasan