SalmaDaftar Isi
Kementerian Sosial terus melakukan pembenahan internal terkait proses pengadaan dalam program Sekolah Rakyat. Langkah terbaru yang diambil adalah menonaktifkan sementara dua pejabat yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian tersebut.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan keputusan itu diambil untuk mendukung kelancaran proses pendalaman internal yang sedang berlangsung di Kementerian Sosial.
Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara tersebut yakni Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
“Ini untuk kelancaran proses pendalaman dan pengadaan berikutnya. Terkait ini, saya membebastugaskan sementara dari jabatannya,” kata Gus Ipul di Jakarta, Rabu 13 Mei 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kemensos untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai aturan yang berlaku.
Dilakukan Demi Menjaga Objektivitas Investigasi
Menurut Gus Ipul, penonaktifan sementara tersebut bukan bentuk vonis terhadap pihak tertentu, melainkan langkah administratif guna menjaga objektivitas proses investigasi internal.
Pemerintah ingin memastikan proses evaluasi berjalan tanpa adanya potensi konflik kepentingan ataupun hambatan administratif selama pemeriksaan berlangsung.
Selain itu, Kemensos juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian.
Langkah evaluasi tersebut muncul setelah adanya sorotan publik terkait proses pengadaan sepatu siswa dalam program Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program sosial pemerintah yang bertujuan mendukung akses pendidikan masyarakat melalui bantuan perlengkapan sekolah dan kebutuhan penunjang pendidikan lainnya.
Karena melibatkan anggaran besar dan pengadaan dalam jumlah banyak, proses pelaksanaannya mendapat perhatian publik dan pengawasan ketat dari berbagai pihak.
Kemensos Konsultasi dengan KPK dan Aparat Penegak Hukum
Dalam keterangannya, Gus Ipul menegaskan Kemensos telah melakukan konsultasi dengan sejumlah aparat penegak hukum terkait proses evaluasi tersebut.
Beberapa lembaga yang diajak berkonsultasi antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian.
“Kami sudah konsultasi dengan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kami ingin pengadaan berjalan akuntabel dan transparan,” kata Gus Ipul.
Langkah konsultasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara bersih dan sesuai ketentuan hukum.
Pemerintah juga ingin memastikan setiap temuan dalam proses investigasi ditindaklanjuti secara profesional tanpa menutup-nutupi persoalan yang ada.
Pengadaan Harus Sesuai Prosedur
Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos dilakukan berdasarkan struktur organisasi dan pembagian kewenangan yang telah diatur.
Dalam sistem tersebut, Kepala Biro Umum bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan terkait penggunaan anggaran.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, seluruh proses pengadaan harus berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Pengadaan itu ada proses dan tanggung jawabnya. Semua harus mengikuti aturan yang berlaku,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya tata kelola pengadaan yang baik, terutama dalam program-program sosial pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Evaluasi dan Penguatan Tim Pengadaan
Selain melakukan investigasi internal, Kemensos juga mulai melakukan langkah perbaikan dalam sistem pengadaan.
Gus Ipul meminta Sekretaris Jenderal Kemensos untuk melakukan rasionalisasi anggaran sekaligus memperkuat kapasitas tim pengadaan barang dan jasa.
Penguatan kapasitas ini dinilai penting agar proses pengadaan di masa mendatang dapat berjalan lebih profesional dan minim risiko maladministrasi.
Kemensos juga ingin memastikan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan memiliki kompetensi dan pengawasan yang memadai.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan di lingkungan kementerian.
Investigasi Internal Masih Berjalan
Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, kini ditugaskan untuk melanjutkan investigasi internal terkait proses pengadaan tersebut.
Evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan pengadaan guna memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur atau bentuk maladministrasi lainnya.
Sebelumnya, tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, telah melakukan klarifikasi selama sepekan.
Tim tersebut memeriksa proses pengadaan sepatu siswa untuk tahun anggaran 2025.
Namun dalam proses pendalaman, tim menemukan adanya potensi maladministrasi dalam pelaksanaan pengadaan.
Kondisi tersebut disebut dipengaruhi oleh besarnya volume pengadaan yang harus dilakukan serta keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.
Meski begitu, pemerintah menegaskan investigasi masih terus berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan akhir.
Pemerintah Pastikan Temuan Akan Ditindaklanjuti
Inspektorat Jenderal Kemensos hingga kini masih melanjutkan proses investigasi internal terhadap pengadaan Sekolah Rakyat.
Pemerintah memastikan seluruh temuan yang diperoleh dalam investigasi akan ditindaklanjuti sesuai aturan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
Kemensos juga ingin memastikan program-program sosial tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh persoalan administratif maupun dugaan pelanggaran dalam pengadaan.
Di sisi lain, pengawasan terhadap program bantuan sosial dan pendidikan dinilai semakin penting mengingat besarnya anggaran yang dikelola pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
Melalui evaluasi dan investigasi ini, pemerintah berharap tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos dapat semakin baik, profesional, dan terpercaya di masa mendatang.
