SalmaDaftar Isi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih adanya ancaman kebakaran di berbagai kawasan, khususnya Sumatra dan Kalimantan yang menjadi wilayah dengan potensi karhutla cukup tinggi.
Enam provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas karena membutuhkan penanganan secara lebih intensif. Keenam daerah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Strategi penanganan di setiap wilayah tidak dilakukan dengan pola yang sama. BNPB menyesuaikannya berdasarkan tingkat ancaman, kondisi lapangan, akses menuju lokasi kebakaran, ketersediaan sumber daya, hingga perkembangan cuaca. Pendekatan tersebut diharapkan membuat pengerahan personel dan peralatan menjadi lebih efektif.
Enam Provinsi Jadi Fokus Penanganan
Pemantauan terhadap perkembangan karhutla dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi keberadaan titik panas atau hotspot. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui operasi darat dan udara sehingga potensi kebakaran dapat diketahui sedini mungkin.
“BNPB terus melakukan pemantauan dan penanganan karhutla secara intensif. Khususnya di enam provinsi prioritas yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Pemantauan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla karena perubahan kondisi di lapangan dapat berlangsung cepat. Titik api yang awalnya berukuran kecil dapat berkembang apabila didukung kondisi cuaca kering, angin, serta vegetasi yang mudah terbakar.
Karena itu, pemerintah berupaya menggabungkan pemantauan dengan respons cepat agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas.
52 Unsur Udara Dikerahkan
Untuk menjangkau kawasan yang sulit ditangani melalui jalur darat, BNPB memperkuat operasi udara. Salah satu metode utama yang digunakan adalah water bombing, yakni menjatuhkan air dari helikopter ke area yang terbakar untuk membantu proses pemadaman.
Operasi udara juga tidak semata-mata berfungsi untuk menjatuhkan air. Armada yang tersedia turut dimanfaatkan untuk melakukan patroli dan pemantauan perkembangan titik api dari udara.
“Selain pemadaman melalui udara, BNPB juga menggunakan patroli udara untuk memantau perkembangan titik api. Operasi tersebut menjadi bagian dari strategi deteksi dini agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas,” ucap Berton.
Hingga saat ini, BNPB mengerahkan 52 unsur udara di enam provinsi prioritas. Sebanyak 37 unit di antaranya merupakan helikopter water bombing, sedangkan armada lainnya digunakan untuk pemantauan serta mendukung kegiatan operasional.
“Sampai saat ini BNPB menggelar 52 unsur udara di enam provinsi prioritas. Termasuk, 37 helikopter water bombing dan sisanya untuk pemantauan,” ujar Berton.
Jumlah armada tersebut tidak bersifat permanen. Pengerahan dapat disesuaikan dengan situasi di lapangan, termasuk perkembangan titik api, kondisi cuaca, ketersediaan sumber air, akses menuju lokasi, serta kebutuhan setiap daerah.
Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Pendukung
Selain pemadaman menggunakan helikopter, pemerintah juga memanfaatkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari strategi mengurangi risiko meluasnya karhutla.
Pelaksanaan OMC dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan.
“Apabila kondisi atmosfer memungkinkan, Operasi Modifikasi Cuaca kita lakukan bersama BMKG. Guna membantu menambah potensi hujan dan mengurangi risiko meluasnya kebakaran,” kata Berton.
OMC menjadi salah satu upaya pendukung dalam menghadapi kondisi cuaca yang kering. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada kondisi atmosfer sehingga tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan kekuatan pemadaman, tetapi juga memanfaatkan informasi cuaca dan teknologi untuk mengurangi risiko kebakaran semakin meluas.
Penanganan Darat Tetap Diperkuat
Operasi udara berjalan beriringan dengan penanganan di lapangan. BNPB melibatkan berbagai unsur, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, relawan, hingga masyarakat.
Keterlibatan banyak pihak diperlukan karena wilayah karhutla memiliki karakteristik berbeda-beda. Sebagian titik kebakaran berada di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan, sementara lokasi lainnya membutuhkan penanganan cepat agar api tidak menjalar ke area permukiman atau lahan produktif.
Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan daerah. Pemantauan kualitas udara menjadi salah satu perhatian penting, terutama ketika asap kebakaran mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mencegah kebakaran baru dan meminimalkan dampaknya terhadap warga.
Titik Panas di Sumatra dan Kalimantan Terus Dipantau
BNPB sebelumnya memperkirakan risiko karhutla di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan masih tinggi pada periode Agustus hingga September 2026. Kondisi tersebut membuat penguatan operasi darat dan udara menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Di Kalimantan, misalnya, BNPB sebelumnya melaporkan terdapat 1.842 titik panas berdasarkan data SiPongi dan satelit NASA-NOAA 20 pada 21 Agustus 2026. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, kemudian diikuti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
Data titik panas menjadi salah satu indikator penting untuk membantu pemerintah menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar. Meski demikian, keberadaan hotspot tetap perlu diverifikasi di lapangan untuk memastikan apakah benar merupakan kebakaran.
Karena itu, pemantauan melalui satelit dan patroli udara kemudian dilengkapi dengan pemeriksaan langsung oleh tim di lapangan.
Pencegahan dan Perlindungan Masyarakat Jadi Prioritas
BNPB menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh menunggu api membesar. Pencegahan, kesiapsiagaan, dan perlindungan masyarakat harus berjalan sejak ancaman mulai terdeteksi.
Langkah tersebut semakin penting mengingat dampak karhutla bukan hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas udara, hingga menghambat kegiatan pendidikan dan ekonomi apabila kondisinya semakin buruk.
“Pencegahan dan perlindungan masyarakat menjadi perhatian utama, karena itu kita terus melakukan pemantauan kualitas udara. Memperkuat kesiapsiagaan daerah, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait apabila dampaknya mulai dirasakan masyarakat,” ucap Berton.
Dengan menggabungkan pemantauan titik panas, operasi darat, water bombing, patroli udara, OMC, serta pelibatan masyarakat, pemerintah berupaya membangun sistem penanganan karhutla yang lebih responsif.
Enam provinsi prioritas kini menjadi pusat perhatian, tetapi keberhasilan mengendalikan karhutla tetap membutuhkan kerja bersama. Pencegahan di tingkat masyarakat, respons cepat pemerintah daerah, serta dukungan sumber daya dari pemerintah pusat menjadi rangkaian penting untuk menjaga agar kebakaran hutan dan lahan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
