SalmaDaftar Isi
Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Kali ini, perhatian pemerintah diarahkan pada kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini menghadapi tantangan akses terhadap berbagai layanan dasar.
Ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi BGN untuk memperluas cakupan penerima manfaat, termasuk masyarakat di daerah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa.
2.700 Dapur SPPG Siap Beroperasi
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan sekitar 2.700 dapur SPPG saat ini telah berada dalam kondisi siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut akan menjadi tahap awal dalam proses perluasan program MBG ke berbagai wilayah yang membutuhkan.
“September ini kami akan mulai membuka dapur-dapur di wilayah 3T, ada 2.700 yang sudah siap. Secara bertahap akan kami buka, termasuk di daerah-daerah yang memang banyak membutuhkan,” kata Sudaryono dalam keterangan persnya, di Jakarta, dikutip Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut Sudaryono, perluasan dapur MBG tidak semata-mata mengejar jumlah titik layanan. Setiap lokasi akan dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan fasilitas pendukung sehingga operasional SPPG dapat berjalan secara optimal.
Wilayah 3T menjadi salah satu prioritas karena masih terdapat daerah yang belum mendapatkan akses terhadap program pemenuhan gizi. Dengan pembukaan dapur baru, pemerintah berharap kesenjangan layanan dapat dikurangi secara bertahap.
Pesantren dan Luar Jawa Jadi Sasaran
Selain kawasan 3T, BGN juga menyiapkan ekspansi layanan MBG ke lingkungan pondok pesantren dan wilayah di luar Pulau Jawa. Perluasan ini dinilai penting untuk memastikan program tidak hanya terkonsentrasi di daerah yang memiliki akses infrastruktur lebih baik.
“Kami juga menyiapkan perluasan layanan ke pondok pesantren dan kawasan di luar Pulau Jawa. Penentuan lokasi dapur akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat serta kesiapan sarana pendukung di masing-masing wilayah,” ucap Sudaryono.
Pendekatan berbasis kebutuhan tersebut diharapkan membuat distribusi layanan MBG menjadi lebih tepat sasaran. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi geografis setiap daerah, terutama wilayah yang memiliki tantangan transportasi dan akses logistik.
13.000 Dapur Masih dalam Antrean
Di tengah proses ekspansi, BGN mencatat sekitar 13.000 dapur masih masuk dalam daftar antrean aktivasi. Meski jumlahnya cukup besar, seluruh titik tersebut tidak serta-merta akan mendapatkan izin untuk beroperasi.
BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan masing-masing lokasi. Penyaringan dilakukan untuk memastikan setiap dapur memenuhi persyaratan yang diperlukan sebelum benar-benar melayani penerima manfaat.
“Dari 13.000 yang antre itu kami sisir, tidak semuanya langsung dibuka, ada yang masih berupa titik lokasi. Yang sudah siap akan kami aktivasi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing,” ujar Sudaryono.
Proses seleksi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG. BGN tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah dapur, tetapi juga memastikan fasilitas, kesiapan operasional, serta kebutuhan penerima manfaat menjadi pertimbangan utama.
Dengan mekanisme tersebut, pembukaan SPPG diharapkan dapat berlangsung secara bertahap dan terukur. Artinya, dapur yang telah memenuhi standar dan berada di wilayah dengan kebutuhan tinggi akan diprioritaskan.
Maksimalkan Anggaran 2026
Perluasan layanan MBG pada 2026 juga disebut tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah. BGN menilai pagu anggaran yang telah tersedia masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivasi dapur baru secara bertahap.
“Insyaallah tidak perlu penambahan anggaran, anggaran yang sekarang di 2026 ini bisa kami maksimalkan. Sehingga kebutuhan MBG bagi wilayah-wilayah dan sekolah-sekolah yang belum terlayani bisa terpenuhi,” kata Sudaryono.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi anggaran menjadi salah satu bagian penting dalam ekspansi program. Dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia, BGN berupaya memperluas layanan tanpa harus menambah beban pembiayaan.
Perluasan MBG ke wilayah 3T, pesantren, dan luar Jawa sekaligus menjadi tantangan baru bagi pemerintah. Selain memastikan jumlah dapur bertambah, kualitas makanan, distribusi, kesiapan fasilitas, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat tetap perlu dijaga.
Jika proses aktivasi berjalan sesuai rencana, ribuan dapur baru dapat menjadi penggerak pemerataan program pemenuhan gizi di berbagai daerah. MBG pun diharapkan tidak hanya menjadi program nasional dalam skala besar, tetapi juga benar-benar hadir hingga ke wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
