M HamzMegapolitan.ID | Ratusan warga dari sejumlah kelurahan di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, menggelar aksi protes di fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF), Unit Pengolahan Sampah Terpadu (UPST) DKI Jakarta, yang berlokasi di Sumurbatu, pada Rabu (16/7/2025).
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat atas sistem rekrutmen tenaga kerja secara daring yang dinilai tidak transparan dan tidak memihak warga lokal.
Dalam aksi yang berlangsung sejak pagi, para demonstran menyuarakan tuntutan agar warga terdampak langsung dari Kelurahan Bantargebang, Cikiwul, Ciketing Udik, dan Sumurbatu diberikan prioritas dalam penerimaan tenaga kerja di fasilitas pengolahan sampah tersebut.
Koordinator aksi, Haapy Haerul Saleh, menyatakan sistem rekrutmen online yang diterapkan oleh pengelola RDF tidak memberikan kejelasan dan justru merugikan masyarakat sekitar.
“Penerimaan online itu goib. Tahu-tahu dapat jawaban tidak diterima, tanpa tahu kenapa. Kita tidak punya ruang bicara di situ,” tegas Haerul dalam orasinya.
Haerul juga menjelaskan warga sudah berupaya melakukan pendekatan formal melalui jalur komunikasi dengan pihak perusahaan maupun pemerintah, namun tidak menghasilkan solusi konkret. Menurutnya, sudah saatnya masyarakat menyuarakan haknya secara langsung.
“Kami punya kekuatan hukum adat. Setelah diplomasi dan jalur formal tidak membuahkan hasil, inilah waktunya kami bersuara,” ungkapnya.
Haerul juga memaparkan sebelumnya sudah ada perjanjian kerja sama antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta terkait prioritas kerja untuk warga lokal. Namun dalam pelaksanaannya, justru banyak warga yang telah sempat bekerja malah diberhentikan tanpa kejelasan.
“Ada yang sudah masuk kerja dua sampai tiga minggu, tapi tidak digaji. Setelah itu diberhentikan dengan janji dipanggil lagi. Sampai hari ini? Tidak ada kejelasan,” ujarnya.
Saat ini, menurut catatan warga, terdapat sekitar 250 pekerja di RDF yang bukan berasal dari lingkungan terdampak langsung. Hal ini menambah kekecewaan masyarakat yang selama ini telah merasakan dampak buruk dari keberadaan fasilitas tersebut.
Haerul menekankan masyarakat setempat telah cukup bersabar menghadapi dampak lingkungan, seperti pencemaran air dan udara akibat pengolahan sampah.
“Kami bukan menolak keberadaan RDF. Tapi kalau kami terdampak, ya kami juga harus dilibatkan. Jangan jadikan kami penonton,” serunya.
Ia juga menyoroti persyaratan rekrutmen yang dinilai terlalu tinggi untuk pekerjaan yang menurutnya tidak membutuhkan kualifikasi akademik yang rumit.
“Kerja di sini cuma memilah sampah. Tidak perlu ijazah tinggi. Yang penting warga lokal punya tenaga dan kemauan,” tegas Haerul.
Sebagai bentuk tekanan, Haerul menyampaikan bahwa warga akan menutup operasional RDF jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
“Kalau tidak dipenuhi, RDF ini akan kami tutup. Harga mati!” katanya penuh keyakinan.
Aksi sempat diwarnai ketegangan antara massa dan petugas keamanan saat warga mencoba masuk ke dalam area kantor RDF.
Namun situasi berhasil dikendalikan setelah pihak keamanan dan perwakilan warga sepakat melakukan mediasi.
Camat Bantargebang, Lurah Sumurbatu, serta dua anggota DPRD Kota Bekasi, yakni Sarwin Edi dan H. Anton, turut hadir untuk memediasi pertemuan antara perwakilan warga dan pengelola RDF.
Hingga pukul 12.00 WIB, proses mediasi masih berlangsung. Sementara itu, massa tetap bertahan di lokasi aksi menunggu hasil keputusan yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan prioritas tenaga kerja lokal dan transparansi rekrutmen. (*)
