M HamzMegapolitan.ID | Pemerintah Kota Bekasi melalui Wali Kota Tri Adhianto mengumumkan pengangkatan ratusan guru honorer menjadi PPPK paruh waktu pada peringatan Hari Guru Nasional, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik serta memperkuat kualitas layanan pendidikan di Kota Bekasi.
“Ini adalah momentum penting untuk memberikan kepastian dan penghargaan bagi para guru honorer,” kata Tri Adhianto dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (25/11/2025).
Kebijakan tersebut lahir sebagai respons nyata pemerintah daerah terhadap kebutuhan peningkatan kesejahteraan guru honorer, yang selama ini menjadi ujung tombak penyelenggaraan pendidikan meski bekerja dengan fasilitas terbatas.
“Mereka telah bertahun-tahun mengabdikan diri tanpa memandang status. Kini pemerintah wajib hadir memberikan perlindungan,” ungkapnya.
Wali Kota Bekasi menegaskan bahwa pengangkatan ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga memastikan guru honorer menerima akses jaminan sosial, perlindungan kerja, dan hak profesional lainnya yang sebelumnya sulit didapatkan.
“Kami ingin memastikan para guru mendapatkan hak yang layak sebagai tenaga profesional,” tegasnya.
Dengan status PPPK paruh waktu, para guru honorer memperoleh ruang lebih besar untuk mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, serta memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas kepada siswa di berbagai jenjang pendidikan.
“Status ini membuka peluang peningkatan kualitas pembelajaran secara langsung,” jelas Tri.
Program pengangkatan PPPK paruh waktu ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi, dan dukungan akademik dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU). PERGUNU turut menyusun kajian komprehensif terkait kondisi kesejahteraan guru honorer, yang menjadi rujukan ilmiah bagi penyusunan kebijakan tersebut.
“Hasil kajian ini menjadi dasar kuat bahwa kebijakan ini diperlukan dan mendesak,” ujar perwakilan PERGUNU.
DPRD serta Dinas Pendidikan Kota Bekasi memastikan bahwa implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sebagai langkah awal penyelesaian persoalan status guru honorer di wilayah tersebut.
“Kami berkomitmen mengawal program ini agar berjalan efektif dan berkeadilan,” pungkasnya. (ADV)
