SalmaMegapolitan.id | Anggota Komisi I DPR RI, Hj. Elita Budiati yang akrab disapa Bunda Elita, menegaskan bahwa penguatan keamanan laut nasional menjadi agenda strategis yang tidak bisa ditawar di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Menurutnya, perubahan dinamika politik dan keamanan dunia saat ini telah menggeser peran wilayah maritim dari sekadar jalur ekonomi dan perdagangan menjadi arena strategis perebutan kepentingan antarnegara.
Pandangan tersebut disampaikan Bunda Elita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Rapat tersebut membahas berbagai isu krusial terkait ketahanan dan keamanan laut Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau dengan wilayah perairan yang sangat luas. Letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalur pelayaran internasional menjadikan laut nasional bukan hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai wilayah strategis yang sarat kepentingan geopolitik. Kondisi inilah yang, menurut Bunda Elita, menuntut kesiapan negara dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan perairan Indonesia.
“Di saat sekarang, maritim itu telah menjadi isu strategis yang semakin mengemuka dalam dinamika keamanan regional ataupun global. Laut sekarang bukan hanya berfungsi sebagai alat ekonomi atau perdagangan, tetapi sudah bergeser fungsinya menjadi arena interaksi kepentingan politik, keamanan, dan pertahanan antar negara. Apalagi di situasi geopolitik sekarang yang semakin panas,” ungkapnya.
Bunda Elita menilai, meningkatnya konflik regional di berbagai belahan dunia berdampak langsung pada jalur perdagangan internasional, keamanan energi, hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Indonesia, sebagai negara yang dilalui jalur strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan wilayah lautnya tetap aman, stabil, dan terbebas dari ancaman.
Ia menekankan bahwa ancaman keamanan laut saat ini tidak lagi bersifat konvensional. Selain potensi konflik antarnegara, Indonesia juga menghadapi tantangan seperti pelanggaran wilayah, penyelundupan, illegal fishing, kejahatan lintas negara, hingga ancaman non-tradisional seperti terorisme maritim dan sabotase infrastruktur laut.
Dalam konteks tersebut, Bunda Elita menilai peran Bakamla RI menjadi semakin vital sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut nasional. Ia pun mempertanyakan sejauh mana kesiapan institusi tersebut dalam menghadapi tantangan keamanan laut yang semakin dinamis dan berlapis.
Salah satu perhatian utama yang disorot adalah pengembangan National Maritime Security System (NMSS) yang saat ini tengah dibangun sebagai sistem utama pengawasan keamanan laut nasional. NMSS dirancang sebagai sistem terintegrasi yang memungkinkan pemantauan keamanan laut secara real-time, deteksi dini terhadap potensi ancaman, serta integrasi data lintas instansi terkait.
Bunda Elita menilai, keberadaan NMSS merupakan langkah strategis yang harus didukung penuh, mengingat luasnya wilayah laut Indonesia dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Sistem ini diharapkan mampu menjadi tulang punggung dalam pengambilan keputusan cepat dan tepat di sektor keamanan maritim.
Menurutnya, tanpa sistem pengawasan yang terintegrasi dan berbasis teknologi, upaya pengamanan laut akan selalu bersifat reaktif dan tidak optimal. Padahal, tantangan ke depan menuntut pendekatan yang lebih proaktif, terencana, dan berbasis data.
Selain aspek teknologi, Bunda Elita juga menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga. Ia menegaskan bahwa pengamanan laut tidak bisa dibebankan kepada satu institusi saja. Koordinasi antara Bakamla RI, TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun celah pengawasan.
Dalam rapat tersebut, Bunda Elita mendorong agar Lemhannas turut memberikan kontribusi strategis melalui kajian-kajian geopolitik dan geostrategi yang komprehensif. Kajian tersebut dinilai penting sebagai dasar perumusan kebijakan keamanan laut yang adaptif terhadap perubahan situasi global.
Ia menambahkan bahwa penguatan keamanan laut bukan semata-mata soal pertahanan, tetapi juga berkaitan langsung dengan perlindungan kepentingan nasional jangka panjang. Stabilitas wilayah perairan akan berdampak pada kelancaran arus perdagangan, keamanan investasi, serta keberlanjutan ekonomi maritim Indonesia.
Lebih jauh, Bunda Elita menekankan bahwa laut merupakan ruang hidup bagi jutaan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, keamanan laut juga harus dipahami sebagai upaya melindungi kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan dan komunitas maritim yang menggantungkan hidupnya dari laut.
Dalam pandangannya, pendekatan keamanan laut yang ideal adalah pendekatan komprehensif yang menggabungkan kekuatan pertahanan, teknologi pengawasan, diplomasi maritim, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan demikian, laut tidak hanya dijaga dari ancaman, tetapi juga dikelola sebagai aset nasional yang berkelanjutan.
RDP tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan pandangan antara legislatif dan lembaga strategis negara terkait arah kebijakan keamanan laut Indonesia ke depan. Bunda Elita berharap, hasil rapat ini dapat menjadi dasar penguatan regulasi, anggaran, serta strategi nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berkembang.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh lengah. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, kesiapsiagaan dan ketegasan dalam menjaga wilayah laut menjadi kunci untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa.
Dengan posisi strategis yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai kekuatan maritim yang disegani. Namun peluang tersebut hanya dapat diwujudkan jika negara hadir secara nyata dalam menjaga, mengelola, dan mengamankan wilayah lautnya secara berkelanjutan.
