Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya Bermasalah, Mahasiswa Protes ke DPRD

Megapolitan.id |– Sejumlah penerima Beasiswa Pemuda Tangguh Kota Surabaya menyampaikan kekecewaan mereka dengan mendatangi Gedung DPRD Surabaya, Senin (26/01/2026). Kedatangan para mahasiswa tersebut merupakan bentuk protes atas penundaan audiensi yang sedianya mempertemukan perwakilan penerima beasiswa dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya.

Audiensi yang diharapkan menjadi ruang dialog untuk mencari solusi justru harus diundur. Penundaan tersebut memicu kekecewaan mendalam, terutama karena persoalan beasiswa telah berdampak langsung pada kelangsungan studi para mahasiswa penerima program tersebut.

Perwakilan DPRD Surabaya yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa penundaan audiensi terjadi lantaran Disbudporapar Surabaya masih mengikuti rapat koordinasi dengan pihak universitas. Namun, alasan tersebut tidak sepenuhnya meredam kekecewaan mahasiswa yang telah menunggu sejak siang hari.

Tiga mahasiswa perwakilan penerima Beasiswa Pemuda Tangguh tiba di Gedung DPRD Surabaya sejak pukul 13.00 WIB. Mereka berharap dapat menyampaikan aspirasi, keberatan, serta tuntutan kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui DPRD sebagai lembaga pengawas kebijakan daerah.

Aksi tersebut dilakukan bukan tanpa persiapan. Para mahasiswa mengaku telah menyiapkan materi audiensi secara serius, bahkan hingga larut malam. Namun, harapan untuk berdialog langsung harus tertunda, memunculkan rasa kecewa sekaligus cemas atas masa depan pendidikan mereka.

Ketua Forum Komunikasi Pemuda Tangguh (Forkom PETA), Akmal Faiz Rizqullah, menyatakan bahwa penundaan audiensi sangat disayangkan. Menurutnya, mahasiswa telah mempersiapkan diri dengan matang demi menyampaikan persoalan yang selama ini membelit penerima beasiswa.

“Seharusnya hari ini kami audiensi. Tapi ternyata Disbudporapar ada pertemuan di rektorat untuk membahas MOU Rp 2,5 juta.”
“Kami berharap itu jadi indikasi baik, tapi jangan ditunda lagi. Setidaknya besok benar-benar ada pertemuan,” kata Akmal saat ditemui Kompas.com di DPRD Surabaya.

Akmal menjelaskan, konsolidasi mahasiswa dilakukan sejak pukul 20.00 WIB hingga sekitar pukul 04.00 WIB. Diskusi panjang itu membahas poin-poin krusial yang ingin disampaikan kepada pemerintah kota, mulai dari kejelasan regulasi hingga dampak konkret yang dirasakan mahasiswa di lapangan.

Ketidaksinkronan Regulasi Jadi Sorotan

Menurut Akmal, persoalan utama yang saat ini dihadapi penerima Beasiswa Pemuda Tangguh adalah ketidaksinkronan kebijakan. Di satu sisi, Peraturan Wali Kota (Perwali) telah diterbitkan, namun di sisi lain nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Surabaya dan perguruan tinggi belum ditandatangani.

“Perwali sudah turun, tapi MOU belum disepakati oleh kedua pihak, baik universitas maupun Disbudporapar. Itu yang jadi masalah hari ini,” kata dia.

Ketidakselarasan tersebut berdampak langsung pada proses administrasi mahasiswa. Banyak penerima beasiswa yang terkendala membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), bahkan tidak bisa melakukan Kartu Rencana Studi (KRS) karena status beasiswa belum jelas.

“Dampaknya sangat besar. Ada teman-teman yang belum bisa bayar UKT, tidak bisa KRS, bahkan terancam putus kuliah. Ada juga yang sampai terpikir untuk pinjaman online,” ujar Akmal.

Situasi tersebut menempatkan mahasiswa dalam posisi sulit. Di tengah ketidakpastian kebijakan, mereka harus menghadapi tenggat waktu pembayaran UKT dan proses akademik yang tidak bisa ditunda.

Mahasiswa Terjepit di Tengah Ketidakpastian

Kekecewaan serupa disampaikan Neyno Caesar, mahasiswa Universitas Airlangga. Ia menuturkan bahwa informasi penundaan audiensi baru diterima pada pagi hari, sehingga membuat mahasiswa semakin berada dalam posisi terjepit.

“Kami baru tahu pagi ini kalau audiensi dimundurkan jadi besok. Awalnya kami anggap ini itikad baik. Tapi harapan kami, besok benar-benar ada resolusi yang jelas,” kata Neyno.

Neyno menjelaskan, banyak penerima Beasiswa Pemuda Tangguh memiliki nominal UKT di atas Rp 2,5 juta. Kondisi tersebut menyulitkan mahasiswa untuk mencari alternatif bantuan pendidikan lain di tengah ketidakpastian kebijakan.

“Dalam kondisi seperti ini, kami tidak bisa mencari beasiswa lain, tidak bisa bekerja, dan kalau mengundurkan diri justru dikenai biaya. Posisi kami benar-benar terjepit,” ujar Neyno.

Ia berharap Pemerintah Kota Surabaya tetap konsisten dengan program unggulan “satu keluarga satu sarjana”, tanpa mengorbankan mahasiswa yang telah lebih dulu menerima beasiswa dan menggantungkan masa depan pendidikan mereka pada program tersebut.

“Kami berharap ada sosialisasi yang jelas. Karena meskipun perwali sudah turun, MoU belum ada, dan itu merugikan kami. Beberapa kampus bahkan tidak mengizinkan KRS karena status beasiswa belum jelas,” kata dia.

Dampak Nyata di Tingkat Mahasiswa

Keluhan senada juga disampaikan Muhammad Yuniardhi, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia mengaku sangat kecewa karena audiensi ditunda setelah persiapan panjang yang dilakukan para mahasiswa.

“Kami rapat dari jam tujuh malam sampai jam empat pagi. Kurang tidur, tapi audiensi malah ditunda. Itu yang membuat kami kecewa,” ujar dia.

Yuniardhi menyebut ketidakjelasan MoU dan skema bantuan UKT membuat mahasiswa harus menanggung beban finansial sendiri dalam waktu yang sangat terbatas. Ia bahkan menceritakan pengalaman pribadinya yang cukup memprihatinkan.

“UKT saya Rp 4 juta. Karena belum jelas, orang tua saya sampai harus meminjam uang dari kas RT untuk membayar UKT,” kata dia.

Ia menambahkan, di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya, mahasiswa yang belum melunasi UKT hingga batas waktu 31 Januari tidak diperkenankan melakukan KRS dan berisiko harus cuti.

“Kalau tidak bisa KRS, ya terpaksa cuti. Kampus juga tidak mau menanggung sisa pembayaran UKT,” ujar Yuniardhi.

Tuntutan Kepastian dan Itikad Baik

Para mahasiswa menegaskan bahwa aksi protes yang dilakukan bukanlah bentuk penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya. Mereka justru mendukung program Beasiswa Pemuda Tangguh, namun menuntut kejelasan, kepastian, serta komitmen pelaksanaan di lapangan.

Mahasiswa berharap Disbudporapar Surabaya menunjukkan itikad baik dengan menepati janji audiensi yang telah dijadwalkan ulang. Mereka menilai dialog terbuka menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan tanpa merugikan mahasiswa.

“Intinya kami ingin duduk bersama dan masalah ini cepat selesai. Besok kami berharap benar-benar ada itikad baik,” kata Neyno.

Hingga sore hari, mahasiswa masih menunggu kepastian lanjutan dari DPRD Surabaya terkait pelaksanaan audiensi. Mereka berharap pertemuan tersebut benar-benar menghasilkan solusi konkret, bukan sekadar janji, agar masa depan pendidikan para penerima Beasiswa Pemuda Tangguh tidak lagi berada dalam bayang-bayang ketidakpastian.