Tim MegapolitanDaftar Isi
Megapolitan.id | Bekasi–Langkah perencanaan pembangunan di Kota Bekasi mulai mengarah ke tahun anggaran 2027. Di tengah dinamika kebutuhan infrastruktur dan pengendalian banjir yang terus menjadi perhatian publik, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, S.Sn., menghadiri Forum Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi. Agenda tersebut membahas Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2027.
Forum yang digelar di Ruang Rapat Gedung Teknis Bersama itu menjadi ruang strategis mempertemukan unsur legislatif dan eksekutif. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas DBMSDA Kota Bekasi, jajaran pejabat di lingkungan DBMSDA, serta sejumlah instansi terkait yang memiliki irisan program pembangunan.
Fokus pada Jalan, Jembatan, dan Pengendalian Banjir
Dalam pemaparannya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi (DBMSDA) menguraikan sederet program prioritas untuk tahun 2027. Fokus utama masih berkutat pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pengendalian banjir, serta pembangunan dan rehabilitasi drainase.
Program tersebut dirancang sebagai bagian dari dukungan terhadap visi Wali Kota Bekasi untuk mewujudkan kota yang maju, modern, dan keren, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan. Infrastruktur dinilai sebagai fondasi utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi, mobilitas warga, serta kualitas lingkungan perkotaan.
Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, misalnya, tidak hanya dimaksudkan untuk memperlancar arus kendaraan, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah. Sementara itu, pengendalian banjir dan rehabilitasi drainase menjadi langkah penting mengingat Kota Bekasi kerap menghadapi tantangan genangan saat musim hujan.
Proyeksi Anggaran Capai Rp5 Triliun
Dalam forum tersebut, DBMSDA memaparkan bahwa kebutuhan anggaran yang diproyeksikan untuk mendukung program strategis tahun 2027 mencapai sekitar Rp5 triliun. Angka ini mencerminkan skala ambisi pembangunan infrastruktur yang dirancang dalam dua tahun mendatang.
Besarnya kebutuhan anggaran tentu menjadi perhatian serius, mengingat setiap rupiah yang direncanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di sinilah peran DPRD, khususnya Komisi II, menjadi krusial dalam memastikan proses perencanaan berjalan dengan cermat dan terukur.
Tekankan Perencanaan Realistis dan Terukur
Dalam kesempatan tersebut, Latu Har Hary menekankan pentingnya penyusunan rencana kerja yang realistis dan berbasis skala prioritas. Ia mengingatkan agar program yang dirancang benar-benar menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, tanpa mengurangi kualitas perencanaan.
Ketua Komisi II menegaskan bahwa efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran harus menjadi prinsip utama. Perencanaan yang matang akan meminimalkan potensi pemborosan serta memastikan proyek infrastruktur dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran.
Menurutnya, pembangunan tidak semata tentang angka dan target fisik, melainkan tentang manfaat langsung yang dirasakan masyarakat. Jalan yang lebih baik, drainase yang berfungsi optimal, serta sistem pengendalian banjir yang efektif merupakan indikator nyata keberhasilan program. (Adv.)
