M HamzMegapolitan.ID | Anggota DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, memprioritaskan penanganan tiga aspirasi utama masyarakat terkait aktivasi BPJS Kesehatan, pengadaan lahan fasilitas sosial dan umum (fasos-fasum), serta pemerataan akses pendidikan negeri guna meningkatkan kualitas hidup warga.
Agenda penyerapan aspirasi ini bertujuan untuk mengafirmasi kebutuhan mendesak di wilayah perkampungan yang selama ini terkendala keterbatasan lahan milik pemerintah serta hambatan administratif dalam layanan jaminan kesehatan nasional.
Persoalan penonaktifan BPJS Kesehatan menjadi isu krusial yang memerlukan penanganan cepat agar hak kesehatan warga tidak terabaikan. Wildan menegaskan komitmennya untuk bertindak sebagai fasilitator antara warga dan instansi terkait guna mempercepat proses reaktivasi kepesertaan yang sempat terhenti.
“Semangatnya adalah semangat fasilitator. Tidak berupa program yang baru, tapi coba kita mengafirmasi agar masyarakat yang belum punya BPJS atau yang belum aktif bisa ada percepatan dalam proses aktivasinya,” ujar Wildan Fathurrahman dikutip, Minggu (08/03/2026).
Selain layanan kesehatan, Wildan menyoroti kesulitan warga di wilayah RW perkampungan dalam membangun sarana prasarana lingkungan seperti sekretariat RW, posyandu, hingga lapangan olahraga.
Kondisi ini dipicu oleh nihilnya ketersediaan lahan milik Pemerintah Kota Bekasi di kawasan tersebut, sehingga warga mendesak adanya kebijakan pembebasan lahan yang akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran daerah mendatang.
“Selama ini RW perkampungan itu sulit untuk membangun sarana prasarana lingkungan karena tidak ada lahan pemerintah di situ. Kami akan perjuangkan agar pemerintah segera melakukan pembebasan lahan untuk keperluan fasos-fasum,” jelas legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Terkait sektor pendidikan, Wildan mengungkapkan keprihatinannya atas tertundanya pembangunan SMP negeri di Kelurahan Mustikasari. Meski peletakan batu pertama telah dilaksanakan pada tahun 2025, hingga memasuki tahun 2026 belum terlihat progres fisik di lapangan.
Sebagai solusi jangka pendek untuk menjamin hak pendidikan, ia mendorong realisasi program SMP swasta gratis melalui skema pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Bekasi.
“Anak-anak kita meski sekolahnya di SMP-SMP swasta, tapi pembiayaannya di-cover oleh Pemkot. Masyarakat sangat berharap program ini bisa berjalan pada SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) 2026,” pungkas Wildan. (ADV)
