SalmaMegapolitan.id|-Pembangunan Jembatan Sungai Kihan yang mangkrak sejak tahun 2020 bukan sekadar proyek infrastruktur yang tertunda. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), kondisi ini menjadi persoalan serius yang menyangkut keselamatan dan kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya jembatan permanen, warga harus menghadapi berbagai risiko, terutama ketika kondisi darurat kesehatan terjadi.
Jembatan yang belum juga rampung membuat akses transportasi menjadi sangat terbatas. Warga dari Desa Data Dian, Desa Metun, dan Desa Sungai Anai harus berjuang melintasi Sungai Kihan untuk mencapai pusat pelayanan kesehatan maupun fasilitas penting lainnya. Ketika cuaca sedang bersahabat, perjalanan masih bisa dilakukan. Namun situasi berubah drastis ketika hujan deras turun dan debit air sungai meningkat.
Tanpa jembatan permanen di atas Sungai Kihan, warga dari Desa Data Dian, Desa Metun, dan Desa Sungai Anai harus berhadapan dengan alam yang tidak menentu. Saat curah hujan tinggi, sungai akan meluap dan memutus satu-satunya akses darat menuju pusat pelayanan kesehatan.
Kondisi ini membuat masyarakat sering kali tidak memiliki pilihan selain menunggu air surut. Bahkan, genangan air yang tinggi dapat berlangsung cukup lama sehingga aktivitas warga menjadi terhenti.
“Kalau dia hujan, sungai yang kita lewati itu bisa banjir 7 jam bahkan seharian. Itu sudah sinyal bagi kita bahwa sungai tidak bisa dilewati,” ujar Amai Fran, salah seorang warga Kayan Hulu kepada detikKalimantan. Jumat (6/3/2026)
Situasi paling memprihatinkan terjadi ketika ada warga yang membutuhkan penanganan medis secara cepat. Fasilitas kesehatan di wilayah tersebut masih sangat terbatas. Puskesmas setempat belum memiliki tenaga dokter yang memadai sehingga pasien dengan kondisi serius harus dirujuk ke rumah sakit yang jaraknya cukup jauh.
Kondisi paling miris terjadi ketika ada warga yang sakit parah. Minimnya fasilitas medis dan tenaga dokter di puskesmas setempat memaksa pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit di Long Ampung. Jika jalur darat lumpuh akibat banjir atau jembatan darurat kayu yang rusak, pilihan terakhir adalah jalur sungai.
Namun, perjalanan melalui jalur sungai bukanlah pilihan yang mudah. Selain jaraknya yang jauh, biaya transportasi menggunakan perahu juga sangat tinggi bagi masyarakat setempat.
“Kalau lewat sungai itu perjalanannya jauh dan biayanya mahal sekali. Bisa sampai Rp 3 juta kalau air surut, kalau air besar bisa tembus Rp 4 juta karena risiko tinggi. Itu baru sampai Long Nawang,” jelas Amai.
Biaya yang harus dikeluarkan warga tidak berhenti sampai di situ. Dalam beberapa kasus, pasien masih harus melanjutkan perjalanan menuju fasilitas kesehatan lain yang memiliki tenaga medis lebih lengkap.
“Bahkan, jika pasien harus dirujuk lebih jauh ke Long Ampung mengingat ketiadaan dokter di Long Nawang, biaya sewa perahu bisa membengkak drastis.”
“Bisa sampai Rp 7 juta lagi sampai ke Long Ampung kalau naik perahu dari Data Dian. Itu beban berat buat masyarakat,” tambahnya.
Selain persoalan biaya yang sangat mahal, faktor keselamatan juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Perjalanan menggunakan perahu kecil di sungai dengan arus deras bukanlah hal yang aman, terlebih jika membawa pasien dalam kondisi kritis.
Selain biaya yang selangit, faktor keselamatan juga menjadi ancaman nyata. Membawa pasien kritis, bayi, atau ibu hamil melintasi jeram sungai dengan perahu kecil bukanlah perkara mudah. Kapasitas perahu yang terbatas hanya bisa menampung 3-4 orang dengan risiko terbalik jika arus sedang deras.
“Sangat berisiko sekali kalau kita lewat sungai, apalagi bawa anak kecil atau bayi dalam kondisi darurat,” ungkapnya dengan nada getir.
Masalah yang muncul akibat mangkraknya pembangunan jembatan ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan. Perekonomian masyarakat juga ikut terdampak karena tingginya biaya distribusi barang dan logistik.
Tak hanya urusan nyawa, mandeknya proyek jembatan pusat ini juga mencekik ekonomi warga. Ongkos angkut logistik yang tinggi akibat jalan rusak parah dan jembatan yang tak kunjung dibangun membuat harga kebutuhan pokok di perbatasan melambung tinggi.
Harga sembako yang tinggi membuat kehidupan masyarakat semakin berat. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar kondisi tersebut tidak terus berlarut-larut.
“Harapan kami jalan dan jembatan ini bagus supaya bisa menurunkan harga sembako. Dan yang paling penting, kami tidak perlu bertaruh nyawa dan biaya jutaan rupiah hanya untuk berobat,” pungkas Maik.
Menanggapi berbagai keluhan masyarakat tersebut, pihak kecamatan juga memberikan penjelasan mengenai status proyek pembangunan Jembatan Sungai Kihan. Camat Kayan Hulu, Setim Alla, menyebutkan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan proyek yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Merespons keluhan warga, Camat Kayan Hulu, Setim Alla, membenarkan bahwa proyek tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ia menyebutkan bahwa tumpukan besi baja yang telantar di lokasi tersebut sudah ada sejak enam tahun lalu tanpa ada kelanjutan pembangunan fisik.
“Iya, itu kegiatan dari pusat nasional. Menurut informasi yang kami dapat, memang dibangun tahun 2020. Kontraktornya kalau tidak salah PT Nafiri. Tapi sampai sekarang belum terbangun, cuma hanya drop material saja,” kata Setim Alla saat dikonfirmasi.
Menurut Setim, hingga saat ini pihak kecamatan tidak mengetahui secara pasti penyebab terhentinya pembangunan jembatan tersebut. Padahal sebelumnya pihak perusahaan kontraktor sempat melakukan sosialisasi kepada pemerintah setempat.
“Setelah itu kami tidak tahu perusahaannya ke mana. Papan informasi proyek pun tidak pernah ada kami lihat di lokasi,” tegasnya.
Keberadaan Jembatan Sungai Kihan sebenarnya memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat di wilayah tersebut. Jembatan ini tidak hanya menjadi penghubung antar desa, tetapi juga menjadi jalur utama yang menghubungkan beberapa kecamatan.
Setim Alla menekankan bahwa Jembatan Sungai Kihan adalah urat nadi bagi masyarakat di beberapa kecamatan, bahkan menjadi jalur transnasional menuju Malaysia.
“Ini akses satu-satunya yang menghubungkan dua kecamatan, Kayan Hulu dan Kayan Hilir. Bahkan jalur ini menyambung sampai ke Kayan Selatan, Sungai Boh, Long Bagun, hingga ke Malaysia. Sangat dibutuhkan sekali,” ungkapnya.
Pihak kecamatan mengaku telah berulang kali menyampaikan laporan mengenai kondisi proyek yang mangkrak ini kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembangunan jembatan tersebut.
Pihak kecamatan mengaku sudah berulang kali melaporkan kondisi proyek mangkrak ini ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Namun, hingga kini besi-besi jembatan tersebut hanya menjadi saksi bisu penderitaan warga perbatasan.
“Harapan kita, pemerintah pusat bisa menuntaskan kegiatan ini. Kasihan masyarakat, segala aktivitas pendidikan, ekonomi, dan kesehatan sangat bergantung pada tinggi rendahnya air sungai karena jembatannya tidak kunjung jadi,” pungkas Setim.
