M HamzMegapolitan.ID | Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menegaskan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat, yang digagas untuk menjawab persoalan tingginya angka anak tidak bersekolah di Indonesia.
Hal ini disampaikannya menjelang peluncuran resmi program tersebut pada 14 Juli 2025 mendatang.
“Komisi IX DPR RI mendukung penuh inisiatif Sekolah Rakyat. Ini adalah gebrakan penting dari Presiden Prabowo dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” tegas Arzeti saat memberikan keterangan di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).
Menurutnya, pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan struktural, dan Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan.
Data Anak Tidak Sekolah: 422 Ribu Anak Terancam Masa Depannya
Mengutip data dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, tercatat 422.616 anak dari keluarga termiskin (desil 1) yang tidak mengenyam pendidikan. Mereka merupakan bagian dari 5,36 juta anak usia sekolah yang berasal dari kelompok ekonomi rentan.
“Ini bukan sekadar angka statistik. Di balik data tersebut ada generasi muda yang masa depannya bisa hilang. Kami mendesak agar pemerintah menjalankan Sekolah Rakyat secara serius dan merata di seluruh daerah,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Konsep Sekolah Rakyat: Gratis, Berasrama, dan Fokus Karakter
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Dalam program ini, peserta didik akan mendapatkan fasilitas lengkap, termasuk:
- Tempat tinggal layak
- Makanan bergizi
- Pendidikan berkualitas
- Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan
- Pembekalan keterampilan hidup
“Target tahun ini, ada 100 Sekolah Rakyat yang akan beroperasi. Sebanyak 63 di antaranya akan diresmikan pada pertengahan Juli, sisanya awal Agustus. Saat ini, sudah 9.755 siswa terdaftar berdasarkan Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN) dan hasil verifikasi dinas sosial daerah,” jelas Arzeti.
Pengawasan Ketat dan Sinergi Antar-Kementerian Diperlukan
Arzeti juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dari kementerian terkait, terutama Kementerian Sosial, untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.
Ia menekankan bahwa pendidikan yang diberikan harus mampu membentuk karakter siswa, serta membekali mereka dengan kompetensi yang dibutuhkan di masa depan.
“Semua pihak, baik di pusat maupun daerah, harus berkomitmen penuh. Ini bukan sekadar program pendidikan, tapi investasi masa depan bangsa,” tutupnya. (*)
