SalwaMegapolitan.id – Demokrasi tidak lahir begitu saja dari bilik suara. Ia tumbuh dari kesadaran, dipelihara oleh pengetahuan, dan dijaga oleh partisipasi warga negara yang kritis. Di tengah dinamika politik yang kian kompleks, upaya memperkuat fondasi demokrasi menjadi agenda penting, terutama bagi generasi muda yang akan menentukan wajah masa depan bangsa. Kesadaran inilah yang menjadi latar pertemuan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi.
Pada Rabu, 28 Januari 2026, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menerima Ketua Umum HMI Cabang Kotabumi, M. Yosep Alipio, di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Pertemuan tersebut bukan sekadar kunjungan formal, melainkan ruang dialog yang membahas isu krusial: penguatan edukasi politik bagi generasi muda sebagai prasyarat utama terwujudnya demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berintegritas.
Diskusi berlangsung dalam suasana terbuka dan reflektif. Kedua belah pihak sepakat bahwa mahasiswa tidak bisa lagi ditempatkan hanya sebagai objek demokrasi yang hadir saat pemungutan suara. Lebih dari itu, mahasiswa harus diposisikan sebagai subjek aktif yang memahami proses politik, mampu mengkritisi kebijakan, serta berani mengawal jalannya demokrasi agar tetap berada di rel konstitusi dan nilai keadilan.
Iskardo P. Panggar menegaskan bahwa mahasiswa dan organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Menurutnya, generasi muda adalah kelompok yang paling dinamis, kritis, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan modal tersebut, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak demokrasi yang berintegritas, terutama menjelang dan setelah pelaksanaan agenda-agenda politik nasional maupun daerah.
“Generasi muda harus dibekali dengan pemahaman politik yang baik, bukan hanya soal hak memilih, tetapi juga bagaimana mengawasi, mengkritisi, dan menjaga proses demokrasi agar tetap berintegritas. HMI sebagai organisasi kader memiliki peran besar dalam membangun kesadaran politik yang beretika dan berlandaskan nilai kebangsaan,” ujar Iskardo.
Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan bahwa pendidikan politik tidak boleh berhenti pada aspek prosedural semata. Hak pilih memang penting, tetapi tanpa pemahaman tentang pengawasan, etika politik, dan prinsip keadilan, demokrasi berisiko kehilangan substansinya. Di sinilah peran mahasiswa menjadi sangat vital, tidak hanya sebagai pemilih rasional, tetapi juga sebagai pengawas sosial yang mampu mendeteksi dan mencegah praktik-praktik yang mencederai demokrasi.
Lebih lanjut, Iskardo menekankan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung tidak ingin berjalan sendiri dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Tantangan demokrasi yang semakin kompleks menuntut adanya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Menurutnya, sinergi tersebut penting agar pesan-pesan demokrasi dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dan beragam.
“Kami di Bawaslu sangat mendorong sinergi dengan organisasi kepemudaan. Edukasi politik tidak bisa hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, tetapi perlu keterlibatan aktif mahasiswa agar pesan demokrasi bisa menjangkau masyarakat lebih luas,” tambahnya.
Ajakan kolaborasi ini sekaligus menjadi penanda perubahan pendekatan dalam pendidikan politik. Jika sebelumnya edukasi politik cenderung bersifat top-down, kini dibutuhkan pendekatan partisipatif yang melibatkan aktor-aktor muda sebagai mitra strategis. Mahasiswa, dengan jejaring sosial dan kapasitas intelektualnya, dinilai mampu menjadi jembatan antara lembaga negara dan masyarakat dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi yang sehat.
Dalam konteks tersebut, HMI Cabang Kotabumi dipandang memiliki posisi yang strategis. Sebagai organisasi kader yang telah lama berkiprah dalam dunia intelektual dan sosial keumatan, HMI memiliki tradisi diskursus dan kaderisasi yang kuat. Hal ini menjadi modal penting dalam membangun literasi politik yang kritis, beretika, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ketua Umum HMI Cabang Kotabumi, M. Yosep Alipio, menyambut baik gagasan dan ajakan kolaborasi yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Ia menilai diskusi tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran mahasiswa dalam kehidupan demokrasi, sekaligus meningkatkan kualitas kader HMI agar lebih responsif terhadap isu-isu kebangsaan.
Menurut Yosep, pendidikan politik bagi generasi muda tidak hanya penting dalam konteks pemilu, tetapi juga dalam membangun karakter kepemimpinan yang berintegritas. Mahasiswa perlu dibekali dengan pemahaman yang utuh tentang demokrasi agar tidak mudah terjebak dalam pragmatisme politik atau sekadar menjadi penonton dalam proses pengambilan keputusan publik.
Komitmen HMI Cabang Kotabumi untuk berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan politik generasi muda sejalan dengan nilai-nilai dasar organisasi. HMI sejak awal berdiri menempatkan intelektualitas, keislaman, dan keindonesiaan sebagai tiga pilar utama kaderisasi. Dalam konteks demokrasi, ketiga pilar tersebut menjadi landasan penting untuk melahirkan kader yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan komitmen kebangsaan.
Diskusi antara Bawaslu Lampung dan HMI Kotabumi juga menyinggung pentingnya pengawasan partisipatif sebagai bagian dari pendidikan politik. Pengawasan pemilu tidak lagi bisa dibebankan sepenuhnya kepada lembaga penyelenggara. Partisipasi aktif masyarakat, terutama mahasiswa, menjadi kunci dalam mencegah pelanggaran pemilu sejak dini. Dengan pemahaman yang baik tentang regulasi dan etika pemilu, mahasiswa dapat berkontribusi secara nyata dalam menjaga kualitas demokrasi.
Iskardo menilai bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya soal melaporkan pelanggaran, tetapi juga membangun budaya politik yang jujur dan adil. Budaya ini hanya dapat tumbuh jika masyarakat memiliki kesadaran politik yang kuat dan berani bersikap kritis terhadap praktik-praktik yang menyimpang.
Dalam suasana diskusi yang hangat, kedua belah pihak sepakat bahwa edukasi politik harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak bersifat seremonial atau musiman. Pendidikan politik perlu diintegrasikan dalam berbagai aktivitas mahasiswa, mulai dari diskusi, pelatihan, hingga aksi sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pertemuan ini menjadi contoh bagaimana ruang dialog dapat menjadi titik awal bagi kolaborasi yang lebih luas. Bagi Bawaslu Provinsi Lampung, kerja sama dengan HMI dan organisasi kepemudaan lainnya merupakan investasi jangka panjang dalam membangun demokrasi yang berintegritas. Sementara bagi HMI Cabang Kotabumi, kolaborasi ini membuka peluang untuk memperkuat peran organisasi sebagai agen perubahan yang berkontribusi nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di tengah tantangan demokrasi yang terus berkembang, mulai dari rendahnya partisipasi politik hingga maraknya disinformasi, sinergi antara lembaga negara dan generasi muda menjadi semakin relevan. Diskusi yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung tersebut bukan hanya pertemuan dua institusi, melainkan perjumpaan gagasan tentang masa depan demokrasi Indonesia.
Dari ruang diskusi itulah harapan disemai: bahwa generasi muda tidak hanya hadir sebagai angka dalam daftar pemilih, tetapi sebagai penjaga nilai, pengawal proses, dan penggerak perubahan. Demokrasi yang sehat bukanlah hasil kerja satu pihak, melainkan buah dari kolaborasi, kesadaran, dan komitmen bersama. Dan langkah kecil yang dimulai dari dialog ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang menuju demokrasi yang lebih berintegritas.
