Tim MegapolitanDaftar Isi
Megapolitan.ID | Jeddah–Kementerian Haji Republik Indonesia (Kemenhaj RI) terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional, aman, dan berkualitas bagi jamaah Indonesia.
Langkah ini ditandai dengan pertemuan resmi antara Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, dengan dua Syarikah terpilih pada September lalu, yakni Rakeen dan Al-Bait Guest, yang akan menjadi mitra utama penyedia layanan haji bagi jamaah Indonesia di Arab Saudi pada musim haji mendatang.
Dalam arahannya, Gus Irfan menegaskan bahwa Kementerian Haji merupakan wajah baru yang berkomitmen menghadirkan pelayanan haji dengan integritas tinggi. Ia menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap proses penyelenggaraan.
“Tidak boleh ada permainan sedikit pun dalam proses pelaksanaan haji. Tidak ada perlakuan khusus kepada pimpinan, perwakilan, maupun pihak mana pun kecuali untuk jamaah Indonesia. Haji tahun ini kita mulai dengan proses yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas Gus Irfan.
Menteri Haji juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyalahgunakan nama pimpinan ataupun kementerian untuk kepentingan pribadi.
“Kementerian Haji juga menegaskan bahwa apabila ada pihak yang mengatasnamakan Pimpinan, ataupun kementerian untuk meminta imbalan atau fasilitas, maka hal tersebut tidak benar dan tidak dapat dibenarkan,” ujar Gus Irfan.
Ia menambahkan, kerja sama dengan pihak Syarikah harus berorientasi pada kepentingan jamaah, bukan keuntungan sepihak.
“Kami tidak membutuhkan perlakuan khusus. Kami akan berbaur bersama jamaah. Apabila Syarikah memperoleh keuntungan dari kerja sama ini, wujudkanlah dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada jamaah,” lanjutnya.
Perjuangan untuk Lokasi Terbaik di Masyair
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Haji secara khusus meminta dukungan kedua Syarikah untuk memperjuangkan lokasi terbaik bagi jamaah Indonesia di kawasan Masyair. Selama dua tahun terakhir, jamaah Indonesia menempati zona 3 dan 4. Gus Irfan menegaskan tekad untuk tidak lagi menempatkan jamaah di zona 5.
“Kami akan dianggap gagal jika jamaah Indonesia masih ditempatkan di zona 5. Karena itu, perjuangkanlah agar jamaah kita mendapatkan tempat terbaik,” tegasnya.
Kerja Sama Jangka Panjang dan Evaluasi Tahunan
Kemenhaj dan kedua Syarikah sepakat bahwa bentuk kerja sama akan bersifat jangka panjang selama tiga tahun, dengan evaluasi rutin setiap musim haji. Fokus utama kerja sama mencakup peningkatan kualitas akomodasi, tenda, serta fasilitas sanitasi bagi jamaah.
“Kami mendorong kedua Syarikah untuk bersaing secara sehat dan terbuka. Evaluasi akan dilakukan setiap tahun, dan apabila ditemukan pelayanan yang tidak sesuai standar, maka dapat diberikan sanksi hingga pemutusan kontrak,” jelas Gus Irfan.
Catatan Perbaikan dan Target 203.320 Jamaah
Selain membahas kerja sama, pertemuan juga menyoroti sejumlah catatan perbaikan dari pelaksanaan haji sebelumnya, terutama dalam aspek pendataan jamaah dan peningkatan kualitas markaz (pusat layanan).
Gus Irfan menyebut, pada penyelenggaraan haji tahun 2026, Indonesia akan memberangkatkan 203.320 jamaah. Untuk itu, semua pihak diharapkan bekerja optimal memberikan pelayanan terbaik tanpa terkecuali.
Penguatan Sinergi dan Pemanfaatan Tenaga Asal Indonesia
Kementerian Haji juga mendorong komunikasi yang lebih intensif antara tim Syarikah dan tim Kemenhaj, baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. Fokus koordinasi meliputi pendataan jamaah, pembagian bus, pengaturan hotel, konsumsi, serta penyaluran kartu Nusuk yang diharapkan sudah selesai sebelum bulan Ramadan.
Sebagai bagian dari peningkatan efisiensi dan kemudahan komunikasi, Kementerian juga memberikan dukungan kepada Syarikah untuk mempekerjakan tenaga musiman asal Indonesia. Langkah ini diharapkan memperlancar koordinasi di lapangan, mengingat para tenaga asal Indonesia memiliki kedekatan bahasa dan budaya dengan jamaah.
Komitmen Menuju Penyelenggaraan Haji Bersih dan Profesional
Melalui pertemuan ini, Kementerian Haji menegaskan kembali tekad untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang bersih, profesional, dan berorientasi pada jamaah.
Langkah tersebut sejalan dengan semangat reformasi pelayanan publik yang digelorakan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat, termasuk dalam ibadah haji.
Pertemuan di Jeddah ini menjadi tonggak penting bagi Kemenhaj dalam memperkuat kemitraan strategis dengan mitra layanan di Arab Saudi, sekaligus membangun sistem yang berkelanjutan, efisien, dan berfokus pada kepuasan jamaah.[]
