SalmaDaftar Isi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan pembaruan Surat Edaran (SE) Menteri mengenai protokol pembelajaran darurat sebagai respons terhadap kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut diambil untuk memastikan kegiatan pendidikan tetap berjalan meski kondisi lingkungan di sejumlah wilayah terdampak asap.
Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan proses belajar mengajar, tetapi juga menempatkan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas. Di sisi lain, pemerintah berupaya memastikan murid tetap memperoleh hak pendidikan selama kondisi darurat berlangsung.
Keselamatan Warga Sekolah Jadi Prioritas
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, penanganan dampak karhutla di sektor pendidikan harus dilakukan secara terukur dan adaptif. Menurutnya, kondisi darurat tidak boleh menjadi alasan terhentinya hak murid untuk mendapatkan pembelajaran.
“Seluruh murid terdampak karhutla tidak boleh kehilangan hak belajar. Pembelajaran harus tetap efektif, adaptif, dan efisien,” ujar Mu’ti di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan dan keselamatan, tetapi juga keberlanjutan pendidikan. Pembelajaran di wilayah terdampak perlu menyesuaikan situasi lapangan, terutama ketika kualitas udara tidak memungkinkan kegiatan belajar dilakukan secara normal di dalam maupun luar ruang.
Dalam kondisi seperti ini, sekolah dituntut memiliki kemampuan beradaptasi. Pola pembelajaran dapat dialihkan sementara ke sistem yang lebih aman, termasuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sembari menunggu kondisi lingkungan kembali memungkinkan untuk kegiatan tatap muka.
Ribuan Sekolah Sudah Terapkan PJJ
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 11 Agustus 2026, sebanyak 3.524 satuan pendidikan telah menerapkan PJJ.
Pelaksanaan PJJ tersebut menjangkau 571.338 murid yang berada di sejumlah wilayah terdampak, khususnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak kabut asap terhadap aktivitas pendidikan di daerah yang mengalami karhutla.
PJJ menjadi salah satu pilihan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan belajar tanpa menempatkan murid dan tenaga pendidik dalam kondisi yang berisiko. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan agar proses pembelajaran tidak sekadar berlangsung secara administratif, melainkan benar-benar memberikan manfaat bagi murid.
Kemendikdasmen mendorong kepala sekolah, pengawas, pembina, serta penilik untuk memastikan pelaksanaan PJJ berjalan efektif. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembelajaran, sementara pengawas dan penilik bertugas melakukan pemantauan serta pembinaan.
Dengan koordinasi tersebut, sekolah diharapkan mampu menjaga kualitas pembelajaran meski kegiatan pendidikan berlangsung dalam situasi yang tidak ideal.
Banjarbaru Berlakukan Pembelajaran Jarak Jauh
Respons terhadap kondisi kabut asap juga dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menetapkan PJJ bagi seluruh satuan pendidikan pada 24 hingga 28 Agustus 2026.
Kebijakan tersebut dituangkan melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tertanggal 21 Agustus 2026. Penerapan PJJ menjadi bentuk penyesuaian kegiatan pendidikan terhadap kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya aman untuk pembelajaran tatap muka.
Kebijakan semacam ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Situasi karhutla dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penerapan pembelajaran darurat harus mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan.
Posko Pendidikan Darurat Disiapkan
Tidak berhenti pada pembaruan surat edaran, Kemendikdasmen juga menyiapkan langkah lanjutan dengan mengaktifkan Posko Pendidikan Darurat Karhutla di lima provinsi prioritas.
Posko tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi dalam menangani persoalan pendidikan yang muncul akibat bencana asap. Salah satu mekanisme yang disiapkan adalah pelaporan status pembelajaran harian melalui Dapodik.
Pelaporan tersebut penting untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi satuan pendidikan terdampak secara berkala. Dengan informasi yang diperbarui setiap hari, pemerintah dapat lebih cepat menentukan kebutuhan serta bentuk intervensi yang diperlukan.
Pemantauan kondisi pendidikan juga akan dilakukan hingga akhir September. Pemerintah akan menggunakan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian sebagai salah satu acuan dalam menentukan langkah pembelajaran.
Masker dan Paket Kesehatan untuk Sekolah
Aspek kesehatan menjadi bagian penting dalam protokol pembelajaran darurat. Kemendikdasmen berencana mendistribusikan masker medis dan paket kesehatan kepada satuan pendidikan yang terdampak kabut asap.
Pemberian dukungan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko paparan polusi udara bagi warga sekolah. Meski demikian, perlindungan kesehatan tetap perlu disertai pemantauan kualitas udara dan penyesuaian aktivitas sekolah berdasarkan kondisi terkini.
Selain perlengkapan kesehatan, Kemendikdasmen juga menyiapkan modul pembelajaran yang dapat digunakan selama masa darurat. Materi tersebut diharapkan membantu guru dan murid tetap mengikuti proses pendidikan meski pola pembelajaran mengalami perubahan.
Menyiapkan Ruang Kelas Aman Asap
Upaya lain yang disiapkan adalah penyediaan ruang kelas aman asap di sekolah rujukan pada setiap kecamatan yang terdampak. Fasilitas ini menjadi alternatif bagi pelaksanaan pembelajaran apabila kondisi memungkinkan, sekaligus menjadi bagian dari strategi mitigasi di sektor pendidikan.
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis murid dan tenaga pendidikan. Pelayanan psikososial disiapkan untuk membantu warga sekolah menghadapi situasi bencana yang berpotensi menimbulkan tekanan dan kecemasan.
Di sisi pembiayaan, Kemendikdasmen menyiapkan fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS). Fleksibilitas tersebut diperlukan agar sekolah dapat memenuhi kebutuhan darurat yang muncul selama masa kabut asap.
Pendidikan Tetap Berjalan di Tengah Kondisi Darurat
Rangkaian kebijakan yang disiapkan Kemendikdasmen memperlihatkan bahwa penanganan karhutla di sektor pendidikan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perlindungan kesehatan, keberlanjutan pembelajaran, dukungan psikososial, hingga kesiapan anggaran harus berjalan beriringan.
Pembelajaran jarak jauh menjadi solusi sementara ketika kondisi udara belum memungkinkan untuk kegiatan tatap muka. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan sekolah, guru, murid, orang tua, serta pemerintah daerah dalam menjalankannya.
Dengan pembaruan protokol dan penguatan sistem pemantauan, pemerintah berharap aktivitas pendidikan tetap dapat berlangsung tanpa mengorbankan keselamatan warga sekolah. Dalam situasi bencana, keberlanjutan pendidikan bukan hanya soal menjaga kegiatan belajar tetap berjalan, tetapi juga memastikan setiap murid memperoleh ruang belajar yang aman, adaptif, dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
