SalmaUpaya memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional terus dilakukan melalui berbagai terobosan kolaboratif. Salah satunya ditunjukkan melalui kerja sama strategis yang melibatkan BPJS Kesehatan bersama empat kementerian serta lembaga terkait. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama di tengah tantangan kebutuhan layanan kesehatan yang semakin kompleks.
Fokus utama dari sinergi ini adalah penguatan interoperabilitas data serta peningkatan jumlah kepesertaan aktif di seluruh wilayah Indonesia. Dengan sistem data yang terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperluas cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Kegiatan kolaborasi tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan pada Selasa, 7 April 2026. Selain melibatkan kementerian, kerja sama ini juga menggandeng Badan Gizi Nasional sebagai mitra strategis. Peran lembaga ini dinilai penting dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan akses layanan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa kerja sama ini mempertemukan berbagai institusi yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan.
“Kolaborasi yang kita lakukan ini mempertemukan BPJS Kesehatan dengan Berbagai institusi penting yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional, mulai dari penguatan desa dan daerah tertinggal, penguatan sektor koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.
Lebih lanjut, Pujowaskito menekankan bahwa sinergi lintas lembaga ini dirancang untuk menjawab tantangan jangka panjang, khususnya dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan. Program kerja yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek struktural hingga ke tingkat daerah, termasuk melalui keterlibatan aktif Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT).
“Jika dirangkum, keseluruhan kerja sama ini membentuk satu orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu sampai hilir, mulai dari penguatan basis data, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan keaktifan peserta, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional,” ujar Pujo.
Dalam implementasinya, BPJS Kesehatan berupaya menghubungkan berbagai kebijakan sektoral melalui integrasi sistem data nasional. Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan sistem perlindungan kesehatan yang adaptif, terutama dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, peningkatan literasi program JKN juga menjadi perhatian utama agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, turut menegaskan pentingnya memperkuat program JKN hingga ke tingkat desa. Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pembangunan yang harus mendapatkan perhatian serius dalam hal akses layanan kesehatan.
“Program JKN harus diperkuat hingga ke tingkat desa. Jika seluruh upaya ini dilaksanakan secara konsisten, maka visi Asta Cita 2045 dapat terwujud. Melalui kerja sama ini, kita menyatukan langkah untuk mengawal seluruh program strategis secara bersama, dengan komitmen, ketulusan, dan semangat kolaborasi,” kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia harus bergerak sebagai satu tim besar yang solid. Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan setiap program berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional, termasuk dalam memperkuat kolaborasi kerja sebagaimana arahan Presiden.
Salah satu program yang turut diperkuat melalui kerja sama ini adalah Program Petakan Sisir Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program ini difokuskan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN di wilayah pedesaan, sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan akses layanan kesehatan.
Dari sisi Badan Gizi Nasional, dukungan terhadap kolaborasi ini juga dinilai sangat strategis. Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Gunalan, menyebut bahwa kerja sama lintas sektor merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah tertinggal.
“Kerja sama yang dilakukan juga menjadi fondasi penting dalam mendukung program strategis nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa dan daerah tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang solid, karena upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Gunalan.
Tidak hanya itu, sinergi juga diperluas dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop). Fokus kerja sama ini adalah memastikan para anggota koperasi mendapatkan akses jaminan pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan demikian, perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Dalam konteks ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan juga turut mengambil peran penting. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menegaskan bahwa keberadaan sistem satu data nasional menjadi elemen krusial dalam mendukung kebijakan yang terintegrasi. Data yang akurat dan terhubung akan memudahkan perencanaan program serta evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, menekankan pentingnya memastikan akses layanan kesehatan yang memadai bagi pelaku usaha kecil. Dengan adanya jaminan kesehatan yang kuat, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih tenang dan produktif.
Secara keseluruhan, kerja sama lintas sektor ini mencerminkan pendekatan baru dalam pengelolaan jaminan kesehatan nasional. Tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi melalui orkestrasi kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Dengan komitmen bersama dan implementasi yang konsisten, diharapkan Program JKN dapat semakin kuat, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia di masa depan.
