Tim MegapolitanMegapolitan.id | Jakarta–Hasil pleno Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Perkumpulan Gerakan Rakyat yang digelar pada 17–18 Januari 2026 menghasilkan keputusan penting dalam perjalanan organisasi tersebut. Forum tertinggi internal itu secara resmi memutuskan transformasi perkumpulan Gerakan Rakyat menjadi partai politik. Bersamaan dengan itu, pleno juga menetapkan Ketua DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat untuk masa bakti 2026–2030.
Keputusan tersebut disahkan dalam sidang pleno Rakernas yang berlangsung di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 18 Januari 2026. Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat, Muhammad Ridwan, secara langsung meminta persetujuan peserta Rakernas atas penetapan tersebut.
“Keputusan hasil pleno juga menetapkan Ketua DPP Gerakan Rakyat Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat. Setuju?” tanya Ridwan kepada seluruh peserta Rakernas.
Transformasi Gerakan Rakyat menjadi partai politik sekaligus menempatkan Sahrin Hamid sebagai figur sentral dalam babak baru organisasi ini. Lantas, siapa sebenarnya Sahrin Hamid dan bagaimana rekam jejak politiknya hingga dipercaya memimpin partai baru tersebut?
Nama Sahrin Hamid mulai dikenal luas publik nasional ketika ia kerap tampil sebagai salah satu juru bicara utama Anies Baswedan pada kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Saat itu, Anies berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam duet yang dikenal dengan sebutan AMIN.
Dalam struktur tim pemenangan AMIN, tercatat sekitar 89 juru bicara yang ditugaskan untuk berinteraksi dengan media. Namun, di antara puluhan nama tersebut, Sahrin Hamid dikenal sebagai salah satu figur yang memiliki kedekatan langsung dengan Anies Baswedan. Meski duet AMIN harus mengakui kekalahan pada Pilpres 2024, peran Sahrin tetap menonjol dalam lingkaran politik Anies pasca kontestasi nasional tersebut.
Pasca Pilpres, dinamika politik Jakarta kembali menghangat dengan rencana Anies Baswedan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Namun, rencana tersebut kandas karena tidak terpenuhinya syarat dukungan partai politik. Anies kemudian mengalihkan dukungannya kepada pasangan Pramono Anung–Rano Karno. Dalam fase ini, Sahrin Hamid kembali dipercaya menjadi penyampai sikap dan dukungan politik Anies kepada publik.
Berbeda dengan Pilpres sebelumnya yang melibatkan banyak juru bicara, pada Pilkada Jakarta 2024, Anies memilih mempercayakan komunikasi politiknya kepada Sahrin Hamid. Dukungan Anies kepada pasangan Pramono–Rano kerap disampaikan melalui Sahrin, hingga akhirnya duet tersebut keluar sebagai pemenang Pilkada Jakarta.
Jejak politik Sahrin Hamid sejatinya telah terbentuk jauh sebelum Pilpres 2024. Ia merupakan kader lama Partai Amanat Nasional (PAN) dan pernah menduduki sejumlah posisi strategis. Sahrin tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP Badan Muda PAN periode 2003–2006, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN pada 2005–2010, serta Ketua DPP PAN pada 2010–2011.
Karier legislatifnya juga cukup menonjol. Sahrin pernah menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PAN pada periode 2004–2009. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman kontestasi di tingkat daerah. Pada Pilkada 2013, Sahrin maju sebagai calon Wakil Gubernur Maluku Utara berpasangan dengan Muhajir Albar. Meski belum berhasil memenangkan kontestasi tersebut, langkah itu menegaskan konsistensinya di dunia politik.
Pada 2018, Sahrin kembali dipercaya mengisi jabatan pemerintahan sebagai staf khusus Gubernur Maluku Utara. Namun, kedekatannya dengan Anies Baswedan sempat memicu polemik ketika menjelang Pilpres 2024, Sahrin dan sejumlah pihak mendeklarasikan relawan Anies dengan mengatasnamakan PAN.
Terlepas dari polemik tersebut, perjalanan politik lelaki kelahiran Tobelo Halmahera Utara Maluku Utara 4 Desember 1974 ini terus berlanjut. Pasca Pilpres dan Pilkada 2024, ia mendirikan Perkumpulan Gerakan Rakyat yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik pada awal 2026.
Sahrin Hamid merupakan politikus asal Maluku Utara yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. Ia menempuh pendidikan Diploma Satu di Bumi Hijrah, Kota Tidore. Pendidikan sarjana ilmu hukum dijalaninya di Universitas Islam Bandung (Unisba) pada 1994–2000 dan Universitas Jakarta (Unija) pada 2000–2004. Ia kemudian kembali ke Unisba untuk menempuh studi magister ilmu hukum pada 2009.
Dengan rekam jejak panjang di dunia politik nasional dan daerah, pengalaman legislatif, serta jejaring kuat lintas kelompok, penunjukan Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat menandai babak baru kiprahnya di panggung politik nasional. Transformasi Gerakan Rakyat menjadi partai politik pun membuka lembaran baru dinamika politik Indonesia menjelang kontestasi politik berikutnya. []
