SalwaDaftar Isi
Megapolitan.id – Pagi di Jalan Sudirman Nomor 60, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, tampak lebih sibuk dari biasanya. Sejumlah pejabat perangkat daerah, perwakilan kecamatan, serta aparatur sipil negara tampak berdatangan ke Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Tepat pukul 09.00 Wita, Rabu, 28 Januari 2026, rapat koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik resmi dimulai.
Agenda ini bukan sekadar pertemuan rutin. Ia menjadi titik awal penyusunan peta kerja pemantauan politik Kabupaten Buleleng sepanjang tahun 2026—sebuah tahun yang diproyeksikan tetap sarat dinamika, baik dari sisi politik elektoral, kehidupan sosial, maupun ketertiban umum masyarakat.
Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Ketut Simbayasa, S.Sos., M.A.P. Sekitar 25 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari perwakilan perangkat daerah, kecamatan, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Kesbangpol. Komposisi peserta yang lintas sektor ini mencerminkan semangat kolaborasi yang ingin dibangun sejak awal.
Forum Awal Menyatukan Persepsi
Dalam sambutannya, Ketut Simbayasa menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan forum awal bagi Tim Terpadu Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Buleleng. Fokus utamanya adalah menyusun dan merumuskan program kerja yang akan dijalankan selama tahun 2026.
Ia menekankan pentingnya membangun kesamaan persepsi di antara seluruh unsur yang terlibat. Dalam konteks pemantauan politik, perbedaan sudut pandang dapat berdampak pada ketidaksinkronan langkah di lapangan. Oleh karena itu, forum koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi lintas sektor serta menghasilkan perencanaan program kerja yang terarah, realistis, dan responsif terhadap dinamika politik dan sosial yang berkembang di masyarakat.
Pendekatan yang ditekankan bukan reaktif, melainkan preventif. Pemantauan perkembangan politik tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi harus dibangun sebagai sistem kewaspadaan dini yang berkelanjutan.
Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Pemantauan
Lebih lanjut disampaikan bahwa pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Buleleng memiliki dasar hukum yang jelas. Tim ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah, serta diperkuat dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/38/HK/2026 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Buleleng.
Landasan regulatif tersebut menjadi penting agar setiap langkah yang diambil memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan dan tindakan yang tidak berpijak pada regulasi berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Adapun ruang lingkup pemantauan yang menjadi tugas tim meliputi pelaksanaan pemilu dan pemilihan, situasi politik lainnya yang berkembang di masyarakat, serta kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketiga aspek ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam upaya menjaga stabilitas daerah.
Program Kerja yang Terukur dan Berkelanjutan
Rapat koordinasi ini juga memaparkan program kerja Tim Pemantauan Perkembangan Politik tahun 2026. Salah satu agenda utama adalah pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala setiap dua bulan. Pertemuan rutin ini dirancang sebagai ruang evaluasi dan konsolidasi, agar setiap perkembangan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Selain itu, tim juga akan melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan politik serta kondisi keamanan dan ketertiban yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah di wilayah masing-masing. Pemantauan ini tidak hanya berfokus pada momentum besar seperti pemilu, tetapi juga aktivitas politik sehari-hari yang dapat memicu gesekan sosial.
Hasil pemantauan tersebut akan dirangkum dalam laporan triwulanan. Laporan ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan berbasis data dan fakta lapangan. Tidak berhenti di situ, tim juga merencanakan pelaksanaan studi komparasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pembelajaran dari daerah lain.
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula imbauan kepada organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang belum terdaftar agar segera melakukan pendaftaran melalui aplikasi Simpel Gaspol. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tertib administrasi sekaligus memudahkan pengawasan dan pembinaan.
Dinamika Sosial Keagamaan Jadi Perhatian
Rapat koordinasi ini tidak hanya membahas isu politik elektoral. Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng turut menyampaikan perkembangan situasi sosial keagamaan di wilayah tersebut.
Disampaikan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Buleleng telah melakukan berbagai persiapan dalam menyambut hari-hari besar keagamaan seperti Imlek, Nyepi, dan Idul Fitri. Momentum keagamaan ini dinilai rawan memunculkan gesekan jika tidak dikelola dengan baik, terutama di tengah masyarakat yang majemuk.
Oleh karena itu, pendekatan dialog, musyawarah, dan mediasi terus ditekankan sebagai cara utama dalam menyelesaikan potensi konflik keagamaan. Penguatan peran majelis agama juga dipandang strategis, tidak hanya dalam menjaga kerukunan, tetapi juga dalam upaya pencegahan persoalan sosial seperti bunuh diri dan perceraian.
Tantangan Sosial yang Tak Bisa Diabaikan
Dalam paparan tersebut, turut disoroti sejumlah persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius. Masalah narkoba, radikalisme, serta pengawasan penggunaan gawai pada anak menjadi isu yang dinilai semakin relevan di tengah perubahan sosial yang cepat.
Penggunaan gawai, misalnya, tidak lagi sekadar persoalan teknologi, tetapi telah berdampak pada pola interaksi sosial dan kesehatan mental generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mengelola tantangan ini secara komprehensif.
Isu-isu tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas politik daerah tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat. Politik yang sehat hanya dapat tumbuh di tengah masyarakat yang aman, rukun, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat.
Aspirasi dan Masukan dari Lapangan
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penyampaian masukan dari perwakilan kecamatan serta perangkat daerah. Dalam sesi ini, sejumlah isu konkret mengemuka, mencerminkan realitas yang dihadapi di lapangan.
Salah satu masukan yang disampaikan adalah perlunya sosialisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara merata di seluruh kecamatan. Program ini dinilai perlu menyentuh hingga tingkat desa agar upaya pencegahan lebih efektif.
Isu lain yang dibahas adalah penanganan konflik sosial terkait pemanfaatan trotoar. Permasalahan ini sering kali muncul akibat benturan kepentingan antara pejalan kaki, pedagang, dan pengguna jalan lainnya. Ditekankan bahwa penanganan konflik semacam ini membutuhkan pendekatan persuasif dan berbasis regulasi yang jelas.
Dalam diskusi tersebut juga ditegaskan bahwa setiap usulan kebijakan akan ditelaah terlebih dahulu dari sisi dasar hukum. Langkah ini penting agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
