SalmaMegapolitan.id |-Berbagai kekacauan dalam praktik politik hari ini kerap dipersepsikan sebagai akibat dari niat buruk individu atau moral personal yang rapuh. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, akar persoalannya justru sering kali berangkat dari sesuatu yang jauh lebih mendasar, yakni kekacauan dalam memahami istilah-istilah kunci dalam kehidupan bernegara. Negara disamakan dengan pemerintah, politik direduksi menjadi sekadar perebutan jabatan, dan kesejahteraan dipersempit maknanya menjadi bantuan sesaat. Dalam situasi seperti ini, penyimpangan kekuasaan tidak hanya mudah terjadi, tetapi juga dinormalisasi dan dipertahankan seolah-olah merupakan hukum alam demokrasi.
Berangkat dari kegelisahan tersebut, Sekolah Negarawan hadir dengan satu keyakinan mendasar: politik hanya dapat berjalan secara sehat jika istilah-istilah dasarnya dipahami secara tepat. Tanpa kejelasan makna, praktik politik akan terus terjebak dalam lingkaran kekuasaan jangka pendek yang menjauh dari tujuan bernegara itu sendiri.
Menurut Sekolah Negarawan, negara merupakan sebuah entitas yang terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintah, yang memiliki kemampuan untuk menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan guna mewujudkan kedaulatan, keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Negara bukanlah milik pejabat, bukan pula milik partai politik atau kelompok kepentingan tertentu. Negara adalah wadah bersama tempat rakyat menitipkan kedaulatannya.
Karena itu, negara bersifat melampaui pemerintahan yang sedang berkuasa. Pemerintah dapat datang dan pergi, berganti melalui mekanisme demokrasi, tetapi negara tetap berdiri sebagai fondasi bersama. Kesalahan paling fatal dalam praktik politik adalah ketika negara dipersempit maknanya menjadi “pemerintah hari ini”. Penyempitan ini bukan sekadar kekeliruan konseptual, melainkan pintu masuk bagi penyalahgunaan kewenangan.
Pemerintah sejatinya hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat oleh seluruh rakyat untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan demi keadilan dan kesejahteraan. Pemerintah bukan pemilik negara, melainkan mandataris. Mandat tersebut bersifat terbatas, sementara, dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketika pemerintah bertindak seolah-olah ia adalah negara itu sendiri, maka pada titik itulah penyimpangan kekuasaan mulai tumbuh dan dilembagakan.
Dalam kerangka berpikir Sekolah Negarawan, politik dimaknai sebagai upaya dan bentuk perjuangan untuk memperoleh serta menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan definisi ini, politik tidak identik dengan tipu-menipu, transaksi gelap, atau sekadar kompetisi modal dan kekuatan. Politik adalah instrumen negara untuk mencapai tujuan bersama, bukan permainan individu atau kelompok.
Jika praktik yang mengatasnamakan politik justru menghasilkan kebijakan yang tidak adil, tidak efisien, dan tidak transparan, maka sesungguhnya itu bukanlah politik, melainkan penyimpangannya. Di titik inilah Sekolah Negarawan secara tegas membedakan antara politik dan kejahatan politik. Kejahatan politik adalah upaya memperoleh dan menjalankan kewenangan secara manipulatif, koruptif, tertutup, serta digunakan untuk kepentingan sempit dengan mengorbankan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Ketika jabatan diperoleh melalui uang, tekanan, atau manipulasi, maka sejak awal kewenangan tersebut telah tercemar. Demikian pula ketika kebijakan dijalankan sebagai bentuk balas jasa politik, bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, maka kebijakan itu bukan lagi kebijakan negara, melainkan kejahatan politik yang dilembagakan secara sistemik.
Dalam pandangan Sekolah Negarawan, sosok negarawan memiliki posisi yang sangat berbeda dengan politisi transaksional. Negarawan adalah pribadi yang bijaksana, berwibawa, visioner, serta menguasai ilmu kenegaraan, pemerintahan, dan politik secara utuh. Ia tidak selalu identik dengan pejabat atau pemegang jabatan formal. Seorang negarawan dapat berada di dalam maupun di luar struktur kekuasaan.
Tugas utama negarawan adalah menjaga prinsip-prinsip dasar kebijakan negara dan memastikan urusan negara dikelola secara transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Negarawan berpikir dalam jangka panjang, melampaui siklus pemilu dan kepentingan elektoral sesaat. Sebaliknya, politisi transaksional cenderung berpikir pendek, sebatas bagaimana mempertahankan kekuasaan hingga pemilu berikutnya.
Konsep kesejahteraan dalam perspektif Sekolah Negarawan juga tidak dimaknai sebagai jargon politik belaka. Sejahtera adalah kondisi konkret di mana kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Negara yang politiknya ramai, penuh hiruk-pikuk kekuasaan, tetapi rakyatnya tidak sejahtera, pada hakikatnya adalah negara yang gagal menjalankan tujuan dasarnya.
Oleh karena itu, setiap kebijakan publik seharusnya diuji dengan satu pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini benar-benar mendekatkan rakyat pada kesejahteraan? Jika jawabannya tidak jelas atau justru menjauhkan rakyat dari kondisi hidup yang layak, maka kebijakan tersebut patut dipertanyakan legitimasi moral dan politiknya.
Sekolah Negarawan juga menekankan pentingnya pembedaan yang kerap diabaikan dalam praktik ketatanegaraan, yakni perbedaan antara lembaga negara dan lembaga pemerintah. Lembaga negara adalah institusi yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar untuk menjalankan fungsi-fungsi negara dan menjaga kedaulatan rakyat. Sementara itu, lembaga pemerintah merupakan badan di lingkungan eksekutif yang bertugas menjalankan kebijakan pemerintahan.
Ketika lembaga negara diperlakukan seperti lembaga pemerintah, atau sebaliknya, maka fungsi pengawasan dan penjagaan negara menjadi runtuh. Akibatnya, kekuasaan terkonsentrasi secara berlebihan di satu tangan, membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang.
Hal serupa juga berlaku dalam memahami peran aparatur. Aparatur negara adalah pelaksana profesional fungsi negara dan pemerintahan yang bekerja berdasarkan mandat konstitusi untuk melayani rakyat. Adapun aparatur pemerintah adalah pejabat eksekutif yang bertugas menetapkan dan menjalankan kebijakan. Keduanya bukan pemilik negara, melainkan pelayan mandat rakyat. Ketika aparatur berubah menjadi penguasa-penguasa kecil yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, maka negara mulai kehilangan wajahnya sebagai pelindung rakyat.
Sekolah Negarawan meyakini bahwa kerusakan politik hampir selalu diawali oleh kerusakan pengertian. Ketika istilah negara, pemerintah, politik, dan kesejahteraan dicampuradukkan, kejahatan politik dengan mudah disamarkan sebagai sesuatu yang wajar dan tak terhindarkan. Meluruskan kembali makna negara, pemerintah, dan politik bukanlah sekadar pekerjaan akademik, melainkan langkah awal untuk menyelamatkan arah bernegara.
Tanpa pemahaman yang jernih terhadap istilah-istilah dasar tersebut, masyarakat tidak sedang belajar politik, melainkan secara sadar atau tidak sedang membiarkan penyimpangan kekuasaan tumbuh menjadi sistem. Dan ketika negara kehilangan kejelasan makna, pada akhirnya ia akan kehilangan keadilan serta kesejahteraan yang menjadi tujuan utamanya.
