SalwaMegapolitan.id – Di tengah meningkatnya apatisme politik dan derasnya arus informasi digital yang kerap membingungkan pemilih muda, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kebumen mengambil langkah progresif dengan terus memasifkan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan kalangan akademisi. Upaya ini bukan sekadar rutinitas kelembagaan, melainkan bagian dari ikhtiar jangka panjang untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi yang kritis, berintegritas, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut tercermin dalam agenda “Sekolah Pendidikan Politik” yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I) IAINU Kebumen, Rabu (21/01/2026), bertempat di Kampus IAINU Kebumen. Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara penyelenggara pemilu dan mahasiswa sebagai kelompok strategis dalam lanskap demokrasi Indonesia. Tidak hanya membedah persepsi publik tentang politik, forum ini juga mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam pengawasan partisipatif.
Di hadapan puluhan mahasiswa dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), Nurul Ichwan, hadir sebagai narasumber utama. Dengan gaya penyampaian yang lugas namun komunikatif, Ichwan mengajak mahasiswa untuk melihat politik dari sudut pandang yang lebih luas—bukan sekadar kontestasi kekuasaan, tetapi sebagai ruang pengabdian dan tanggung jawab kolektif.
Ia menegaskan bahwa kontribusi dalam politik tidak selalu harus diwujudkan melalui pencalonan diri sebagai anggota legislatif atau pejabat publik. Dalam konteks demokrasi, peran warga negara justru bermula dari kesadaran sebagai pemilih.
“Berkontribusi dalam politik negara tidak harus menjadi caleg. Menjadi pemilih yang cerdas juga menjadi penentu masa depan bangsa,” tegas Ichwan di hadapan para mahasiswa.
Pernyataan tersebut seolah menjadi penanda bahwa demokrasi tidak hanya bertumpu pada elite politik, tetapi juga pada kualitas partisipasi rakyatnya. Mahasiswa, sebagai kelompok terdidik dan calon pemimpin masa depan, memiliki posisi strategis dalam membangun kultur politik yang sehat. Mereka bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek aktif yang mampu mengawal jalannya demokrasi.
Dalam paparannya, Ichwan juga menyoroti tantangan besar yang masih menghantui praktik demokrasi elektoral di Indonesia, salah satunya adalah politik uang. Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mencederai nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang menjadi fondasi demokrasi.
“Jadilah pemilih yang anti money politics. Integritas pemilu dimulai dari kecerdasan pemilihnya dalam menentukan pilihan tanpa intervensi materi,” pungkasnya.
Pesan tersebut disampaikan dengan nada serius, namun sarat ajakan moral. Bagi Ichwan, menolak politik uang bukan sekadar sikap idealis, melainkan tindakan nyata untuk menjaga kualitas demokrasi. Ia menilai bahwa selama pemilih masih mudah tergoda oleh imbalan materi, maka proses demokrasi akan terus berada dalam siklus transaksional yang merugikan kepentingan publik.
Diskusi kemudian berkembang ke ranah yang lebih filosofis. Dalam sesi pemaparan materi, ditegaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kehidupan manusia selalu terikat dalam relasi kolektif, mulai dari keluarga, komunitas, hingga negara. Karena itu, tanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari setiap individu.
Negara, sebagai struktur tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, membutuhkan partisipasi aktif warganya agar dapat berjalan secara demokratis. Partisipasi tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk memberikan suara saat pemilu, tetapi juga melalui pengawasan, kritik, dan keterlibatan dalam proses-proses politik lainnya. Dalam konteks inilah, pendidikan politik menjadi sangat penting untuk membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajibannya.
Mahasiswa IAINU Kebumen yang hadir dalam kegiatan tersebut tampak antusias mengikuti jalannya diskusi. Berbagai pertanyaan dan pandangan kritis disampaikan, mulai dari isu netralitas penyelenggara pemilu hingga peran mahasiswa dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat lokal. Interaksi ini menunjukkan bahwa ruang-ruang pendidikan politik mampu menjadi medium efektif untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi yang reflektif dan dialogis.
Kehadiran Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam agenda Sekolah Pendidikan Politik ini bukanlah agenda seremonial semata. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi kelembagaan untuk meningkatkan literasi politik di lingkungan perguruan tinggi. Bawaslu menyadari bahwa mahasiswa memiliki daya pengaruh yang besar, baik sebagai agen perubahan maupun sebagai simpul informasi di tengah masyarakat.
Dengan membekali mahasiswa pemahaman yang memadai tentang demokrasi, pemilu, dan pengawasan partisipatif, Bawaslu berharap dapat menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih tangguh. Ekosistem ini tidak hanya bergantung pada aparat penyelenggara pemilu, tetapi juga ditopang oleh kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sipil.
Upaya peningkatan literasi politik ini menjadi semakin relevan menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mendatang. Tantangan demokrasi ke depan tidak semakin ringan. Disinformasi, polarisasi politik, dan pragmatisme elektoral menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi bersama. Dalam situasi seperti ini, pendidikan politik berfungsi sebagai benteng awal untuk menjaga kualitas demokrasi.
Melalui program-program edukatif seperti Sekolah Pendidikan Politik, Bawaslu Kabupaten Kebumen berupaya menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini, khususnya kepada pemilih pemula. Harapannya, generasi muda tidak hanya menjadi pemilih yang hadir di bilik suara, tetapi juga menjadi warga negara yang kritis, berintegritas, dan berani menolak praktik-praktik politik yang menyimpang.
Pada akhirnya, demokrasi yang berkualitas tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari proses panjang pendidikan, kesadaran, dan keteladanan. Apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kebumen bersama SEMA-I IAINU Kebumen merupakan langkah kecil namun bermakna dalam perjalanan tersebut. Dari ruang-ruang akademik inilah, benih-benih demokrasi yang sehat ditanam—menunggu untuk tumbuh dan berbuah di masa depan.
Dengan keterlibatan aktif mahasiswa dan dukungan berkelanjutan dari lembaga pengawas pemilu, harapan akan pemilu yang berintegritas dan demokrasi yang matang bukanlah sekadar utopia. Ia menjadi cita-cita yang perlahan, namun pasti, diwujudkan bersama.
