SalmaMegapolitan.id | – Pemerintah Venezuela kembali menjadi sorotan komunitas internasional menyusul pembebasan puluhan tahanan politik yang terjadi pada Minggu, 25 Januari 2026. Langkah ini dinilai sebagai sinyal penting di tengah tekanan geopolitik dan sorotan tajam terhadap catatan hak asasi manusia negara tersebut. Namun, di balik kabar pembebasan itu, muncul perbedaan signifikan antara klaim resmi pemerintah dan temuan organisasi hak asasi manusia independen.
Organisasi non-pemerintah Foro Penal yang berbasis di Caracas menyatakan bahwa setidaknya 104 tahanan politik telah dibebaskan dalam satu hari tersebut. Angka ini disampaikan setelah proses verifikasi internal yang dilakukan oleh tim organisasi tersebut di berbagai wilayah Venezuela. Meski demikian, Foro Penal menegaskan bahwa jumlah itu masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring masuknya laporan baru dari lapangan.
“Setidaknya 104 tahanan dibebaskan pada Minggu, dan jumlahnya diperkirakan akan meningkat,” demikian pernyataan resmi Foro Penal yang dirilis kepada publik.
Kepala Foro Penal, Alfredo Romero, juga menyampaikan perkembangan tersebut melalui akun media sosial X. Dalam unggahannya, ia menekankan pentingnya transparansi dari pihak pemerintah terkait proses pembebasan para tahanan politik.
“#25Jan 8 malam. Pada jam ini di @ForoPenal, kami telah memverifikasi 104 pembebasan tahanan politik di Venezuela hari ini. Kami terus memverifikasi pembebasan lainnya. Akan ideal jika pemerintah menerbitkan daftar pembebasan,” tulis Alfredo Romero, seperti dikutip dari Anadolu, Senin 26 Januari 2026.
Foro Penal menyebutkan bahwa para tahanan yang dibebaskan berasal dari latar belakang beragam, termasuk aktivis, mahasiswa, hingga pembela hak asasi manusia. Di antara nama yang dikonfirmasi bebas adalah Kennedy Tejeda, seorang pengacara hak asasi manusia, serta Juan Francisco Alvarado, mahasiswa jurusan komunikasi. Pembebasan kedua figur tersebut dianggap penting karena selama ini mereka dikenal aktif dalam kegiatan advokasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut keterangan Foro Penal, Kennedy Tejeda terakhir kali terlihat pada 2 Agustus 2024. Ia dilaporkan menghilang setelah mengunjungi sebuah pusat penahanan di negara bagian Carabobo. Kunjungan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada para tahanan politik. Sejak saat itu, keberadaan Tejeda tidak diketahui hingga akhirnya termasuk dalam daftar tahanan yang dibebaskan Januari ini.
Di sisi lain, pemerintah Venezuela melalui Pelaksana Tugas Presiden Delcy Rodriguez menyampaikan bahwa pembebasan para tahanan politik merupakan bagian dari kebijakan negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam penampilan media pertamanya sejak mantan pemimpin Venezuela ditangkap oleh pasukan khusus Amerika Serikat (AS) pada awal bulan ini, sebuah peristiwa yang turut memperkeruh situasi politik nasional dan internasional.
Rodriguez menyatakan bahwa para tahanan yang ditahan di bawah pemerintahan Nicolas Maduro akan dibebaskan secara bertahap. Pemerintah Venezuela bahkan mengklaim telah membebaskan lebih dari 600 tahanan dalam beberapa minggu terakhir. Klaim ini disampaikan sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap dialog dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Namun, angka tersebut dibantah oleh sejumlah organisasi HAM. Foro Penal secara tegas menyatakan bahwa data yang mereka miliki menunjukkan jumlah pembebasan sebenarnya jauh lebih rendah. Menurut organisasi tersebut, angka riil diperkirakan hanya mendekati setengah dari klaim resmi pemerintah.
Selain soal jumlah, Foro Penal juga menyoroti aspek hukum yang menyertai pembebasan tersebut. Organisasi ini mengungkapkan bahwa banyak dakwaan terhadap para tahanan yang telah dibebaskan belum secara resmi dicabut. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para mantan tahanan, karena secara administratif mereka masih berstatus sebagai pihak yang terjerat perkara.
Akibatnya, para tahanan yang telah bebas tetap menghadapi pembatasan, termasuk larangan berbicara di depan umum dan keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sosial maupun politik. Foro Penal menilai situasi ini sebagai bentuk pembebasan yang belum sepenuhnya menjamin hak sipil para individu bersangkutan.
Foro Penal juga merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa hingga 19 Januari 2026, masih terdapat 777 tahanan politik yang mendekam di berbagai penjara di Venezuela. Angka ini memperlihatkan bahwa meskipun pembebasan telah dilakukan, persoalan tahanan politik di negara tersebut masih jauh dari kata selesai.
Di tengah dinamika ini, muncul dugaan bahwa pembebasan tahanan politik tidak lepas dari tekanan internasional, khususnya dari Amerika Serikat. Sejumlah pengamat menilai langkah pemerintah Venezuela merupakan bagian dari strategi meredakan ketegangan diplomatik dan membuka ruang negosiasi dengan pihak luar.
Menanggapi sorotan global tersebut, Delcy Rodriguez menyatakan kesiapannya untuk melibatkan lembaga internasional. Dalam pidato yang disiarkan televisi pekan lalu, ia mengungkapkan rencana untuk berkomunikasi langsung dengan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk.
Rodriguez mengatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta PBB melakukan verifikasi terhadap angka-angka pembebasan tahanan politik yang diumumkan pemerintah. Langkah ini diklaim sebagai upaya meningkatkan transparansi dan membangun kembali kepercayaan komunitas internasional terhadap Venezuela.
Pembebasan puluhan tahanan politik ini pun memunculkan harapan baru bagi keluarga korban, aktivis HAM, dan masyarakat sipil Venezuela. Meski demikian, banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan reformasi hukum yang nyata, pencabutan dakwaan secara resmi, serta jaminan kebebasan sipil agar tidak sekadar menjadi langkah simbolik.
Ke depan, perhatian publik internasional diperkirakan akan terus tertuju pada perkembangan isu hak asasi manusia di Venezuela, termasuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan persoalan tahanan politik secara menyeluruh dan berkelanjutan.
