M HamzMegapolitan.ID | Kata guru menjadi trending topic di platform media sosial X pada Selasa (19/8/2025) setelah beredarnya potongan video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diduga menyebut “guru beban negara”.
Konten tersebut ramai menuai komentar publik, meski faktanya pernyataan asli Sri Mulyani berbeda dengan narasi yang beredar.
Dalam pidatonya di Konvensi Sains-Teknologi 2025 yang digelar di Bandung pada 7 Agustus 2025, Sri Mulyani menyinggung tentang pendapatan tenaga pendidik yang relatif kecil.
Ia menegaskan bahwa gaji dan tunjangan guru maupun dosen masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan negara.
“Itu belanjanya mulai dari gaji hingga tunjangan kinerja. Banyak yang mengatakan dosen dan guru tidak dihargai karena gajinya kecil,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya, hal tersebut bukan sekadar soal beban, tetapi bagaimana pemerintah bisa mengatur pos anggaran pendidikan agar lebih tepat sasaran.
Sri Mulyani juga menekankan perlunya pembahasan terkait tunjangan kinerja bagi dosen, apakah diberikan secara otomatis atau berbasis kinerja masing-masing individu.
“Ini salah satu tantangan keuangan negara. Apakah semuanya ditanggung APBN atau perlu ada partisipasi masyarakat, itu yang harus dibahas,” jelasnya.
Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp724,3 triliun, atau setara 20 persen dari total pengeluaran negara.
“Besarnya porsi anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional,” paparnya.
Meski begitu, video yang dipotong dan disebarkan sejumlah akun di X menampilkan narasi berbeda, seolah-olah Sri Mulyani menyebut guru sebagai “beban negara”. Potongan video ini memicu kritik dan komentar miring dari netizen.
Namun, pemeriksaan fakta menyebutkan klaim tersebut tidak benar. AI Grok dari X menegaskan bahwa Sri Mulyani sama sekali tidak menyebut guru sebagai beban negara, melainkan hanya mengaitkan pendapatan guru dengan tantangan APBN.
“Sri Mulyani tidak mengatakan guru beban negara. Ia menyebut gaji guru rendah sebagai tantangan bagi keuangan negara,” tulis Grok.
Dengan demikian, isu “Sri Mulyani sebut guru beban negara” dipastikan tidak sesuai konteks aslinya. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen melalui anggaran pendidikan yang proporsional. (*)
