Tim MegapolitanMegapolitan.id | Korta Bekasi–Menyikapi masih adanya banjir di wilayah Kota Bekasi, Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Oloan Nababan menjelaskan bahwa persoalan banjir di Kota Bekasi tidak bisa dilihat secara sederhana. Menurutnya, masalah tersebut memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena berkaitan dengan sistem aliran air yang tidak hanya berada di satu wilayah administrasi.
“Permasalahan banjir ini sangat kompleks, bahkan membutuhkan fasilitasi lintas daerah. Kalau pun dibersihkan semua, belum tentu banjir selesai. Minimal genangannya tidak berlangsung lama,” ujarnya saat mengunjungi RW 022, Narogong, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi beberapa waktu lalu.
Ia menilai, upaya pembersihan saluran air memang penting dilakukan secara rutin untuk meminimalisir genangan. Namun, langkah tersebut belum tentu menjadi solusi akhir untuk mengatasi banjir secara menyeluruh.
Karena itu, Oloan menyebut pembangunan infrastruktur pengendali air seperti polder perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Infrastruktur tersebut dinilai mampu membantu mengatur dan memperlancar aliran air ketika terjadi curah hujan tinggi.
Menurutnya, keberadaan polder dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi risiko genangan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah permukiman. Dengan sistem pengelolaan air yang lebih baik, dampak banjir diharapkan bisa ditekan meski belum sepenuhnya hilang.
Dalam kesempatan itu, Oloan juga menyinggung bahwa persoalan banjir tidak hanya terjadi di Kota Bekasi. Sejumlah daerah besar di Indonesia bahkan masih menghadapi tantangan serupa meskipun memiliki anggaran yang jauh lebih besar.
“Jangankan Kota Bekasi, DKI Jakarta yang memiliki APBD hingga Rp80 triliun dan tenaga ahli mumpuni pun belum sepenuhnya mampu mengatasi banjir,” katanya.
Pernyataan tersebut, menurutnya, menggambarkan bahwa penanganan banjir memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaborasi dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga dukungan pemerintah pusat serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. (Adv)
