M HamzMegapolitan.ID | Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2029.
Target ambisius ini ditegaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Kami berkomitmen dalam lima tahun masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, kita ingin betul-betul menghilangkan sebisa mungkin angka kemiskinan ekstrem, agar tidak ada lagi saudara kita yang berada di garis kemiskinan ekstrem,” kata Prasetyo, Jumat (25/7/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo menanggapi rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin.
“Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang, menurun 0,21 juta dibandingkan dengan September 2024 yang berjumlah 24,06 juta orang,” paparnya.
Prasetyo juga menilai capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras lintas sektor, baik pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat sipil.
Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk sektor pendidikan dan kewirausahaan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha dan masyarakat harus terlibat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong semangat wirausaha,” tegas Prasetyo.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, dari sekadar pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.
Menurutnya, rasio wirausaha di Indonesia masih tergolong rendah, padahal sektor ini menjadi kunci untuk menggerakkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.
“Kita dorong generasi muda untuk menciptakan potensi sebanyak mungkin. Ini PR besar bangsa,” tambahnya.
Di tengah upaya menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, Prasetyo menegaskan bahwa negara tetap hadir untuk melindungi kelompok rentan, seperti lansia yang hidup sendiri dan warga yang tidak mampu bekerja karena kondisi fisik.
“Negara tidak akan lepas tangan. Bagi kelompok rentan, negara tetap wajib hadir dan menopang,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan per Maret 2025 yang tercatat sebesar 8,47 persen merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Angka ini menurun dari 8,57 persen pada September 2024.
“Angka kemiskinan di tahun 2025 ini merupakan yang terendah selama 20 tahun terakhir,” ujar Ateng di Jakarta.
Ateng menjelaskan bahwa penurunan kemiskinan terutama terjadi di wilayah perdesaan, yang turun sebesar 0,31 persen poin menjadi 11,03 persen. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Februari 2025 mencapai 123,45.
“Indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibanding indeks harga yang dibayar. Ini artinya daya tukar petani meningkat,” jelasnya.
Selain itu, akses terhadap pangan lokal serta meningkatnya pendapatan dari sektor pertanian dinilai berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat desa.
BPS juga mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah tenaga kerja di sektor pertanian dan perdagangan. Dari Februari 2024 ke Februari 2025, sektor perdagangan menyerap tambahan 0,9 juta tenaga kerja, sementara sektor pertanian meningkat 0,89 juta orang menjadi total 41,6 juta pekerja.
Data ini diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, yang menggunakan sampel dari 345 ribu rumah tangga di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. (*)
