SalwaDaftar Isi
Megapolitan.id – Presiden Prabowo Subianto kembali menarik perhatian publik nasional dan internasional. Pada Selasa siang, 3 Februari 2026, Istana Kepresidenan RI di Jakarta menjadi tempat berkumpulnya sejumlah tokoh penting dari organisasi masyarakat (ormas) Islam. Pertemuan itu bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan forum diskusi strategis yang menyentuh isu global: keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), sebuah inisiatif internasional yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Undangan tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis. Ia mengaku menjadi salah satu tokoh yang diminta hadir untuk membahas arah dan posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian.
“Ya saya juga diundang siang ini. Yang sampai ke saya (informasinya agenda pertemuan diskusi) tentang BoP,” ujar Kiai Cholil, Selasa, seperti dikutip dari Antara.
Tak hanya MUI, Presiden Prabowo juga mengundang dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Kehadiran ketiga elemen ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam melibatkan kekuatan moral dan keagamaan dalam merespons kebijakan luar negeri yang berdampak luas, khususnya terkait konflik kemanusiaan di Gaza, Palestina.
Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, membenarkan agenda tersebut. “Iya benar ada agenda tersebut jam 14.00 WIB,” katanya singkat. Dari Muhammadiyah, Sekretaris Umum Abdul Mu’ti memastikan bahwa pihaknya mengutus perwakilan. “Dari Muhammadiyah akan hadir Prof. Syafiq Mughni dan saya,” ujarnya.
Diplomasi Global dan Peran Ormas Islam
Langkah Presiden Prabowo mengundang ormas Islam ke Istana dinilai sebagai pendekatan yang khas Indonesia. Di tengah dinamika geopolitik global, Prabowo memilih jalur dialog yang melibatkan aktor-aktor keagamaan sebagai mitra strategis negara. Hal ini mencerminkan tradisi diplomasi Indonesia yang tidak hanya mengandalkan kekuatan negara, tetapi juga legitimasi moral dan suara masyarakat sipil.
Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah selama ini dikenal aktif dalam isu kemanusiaan internasional, khususnya terkait Palestina. Sikap mereka kerap menjadi rujukan umat Islam Indonesia, bahkan dunia. Dengan melibatkan mereka sejak awal, pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap sejalan dengan aspirasi publik dan nilai-nilai kemanusiaan.
Diskusi tentang Dewan Perdamaian juga dipandang sensitif. Board of Peace merupakan inisiatif global yang lahir dari dinamika politik internasional yang kompleks. Karena itu, masukan dari tokoh agama dinilai penting agar langkah Indonesia tidak hanya tepat secara politik, tetapi juga etis dan bermartabat.
Indonesia Resmi Bergabung Dewan Perdamaian
Sebelumnya, Indonesia telah resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Dewan ini diluncurkan pada sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo kepada wartawan usai menghadiri peluncuran.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Prabowo saat itu.
Pernyataan tersebut menandai babak baru dalam peran Indonesia di panggung internasional. Selama ini, Indonesia dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan memperjuangkan solusi damai melalui jalur diplomasi multilateral. Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian dipandang sebagai kelanjutan dari sikap tersebut, namun dengan pendekatan yang lebih aktif dan terstruktur.
Prabowo juga menekankan dampak positif yang mulai terlihat sejak inisiatif perdamaian digulirkan. “Yang jelas, penderitaan rakyat di Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu besar, begitu deras masuk. Saya sangat berharap, dan Indonesia siap ikut serta,” ujarnya.
Gaza, Kemanusiaan, dan Harapan Perdamaian
Isu Gaza menjadi latar belakang utama pembentukan Dewan Perdamaian. Konflik berkepanjangan yang menelan korban sipil dalam jumlah besar telah memicu keprihatinan dunia internasional. Bagi Indonesia, Gaza bukan sekadar isu luar negeri, melainkan persoalan kemanusiaan dan solidaritas global.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara-negara yang bergabung dalam Dewan Perdamaian adalah mereka yang memiliki niat tulus membantu rakyat Palestina. Menurutnya, keanggotaan dalam dewan ini bukan soal blok politik, melainkan komitmen kemanusiaan.
“Negara-negara yang tergabung adalah mereka yang ingin membantu rakyat Palestina di Gaza dan menghendaki adanya perdamaian,” ujar Prabowo.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran sebagian pihak yang mempertanyakan latar belakang politik inisiatif tersebut. Dengan menekankan tujuan kemanusiaan, Prabowo ingin menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten: berpihak pada korban dan memperjuangkan perdamaian yang adil.
Daftar Negara Anggota Dewan Perdamaian
Selain Indonesia, sejumlah negara dari berbagai kawasan dunia juga menandatangani piagam Dewan Perdamaian. Negara-negara tersebut antara lain Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), dan Uzbekistan.
Komposisi ini menunjukkan bahwa Dewan Perdamaian bersifat lintas kawasan dan lintas kepentingan. Ada negara dari Eropa, Timur Tengah, Asia, hingga Amerika Latin. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas dewan dalam mendorong solusi damai.
Bagi Indonesia, bergabung dengan forum tersebut juga membuka ruang diplomasi baru. Indonesia dapat memainkan peran sebagai jembatan antara negara-negara Muslim, negara Barat, dan komunitas internasional yang lebih luas.
Peran Strategis Indonesia
Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal moral yang besar dalam isu Palestina. Kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian dinilai dapat memperkuat suara negara-negara berkembang dan dunia Islam dalam proses perundingan internasional.
Pertemuan Prabowo dengan ormas Islam di Istana pun dibaca sebagai upaya merumuskan langkah-langkah konkret. Pemerintah tidak ingin bergerak sendiri, melainkan bersama elemen masyarakat yang memiliki pengaruh luas dan legitimasi kuat di akar rumput.
Diskusi tersebut diperkirakan akan membahas berbagai aspek, mulai dari sikap resmi Indonesia, kontribusi nyata yang bisa diberikan, hingga pesan-pesan yang akan disampaikan Indonesia di forum internasional. Ormas Islam diharapkan dapat memberikan perspektif keagamaan dan kemanusiaan yang memperkaya kebijakan negara.
Antara Politik dan Moral
Langkah Prabowo ini juga memperlihatkan gaya kepemimpinannya yang memadukan realisme politik dengan pendekatan moral. Di satu sisi, Indonesia tidak bisa lepas dari dinamika geopolitik global. Di sisi lain, dukungan terhadap Palestina dan perdamaian Gaza merupakan amanat konstitusi dan aspirasi rakyat.
Dengan menggandeng MUI, NU, dan Muhammadiyah, pemerintah seolah ingin menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak sekadar urusan elite, tetapi juga cerminan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas.
Pertemuan di Istana pada Selasa siang itu mungkin tidak menghasilkan keputusan instan. Namun, ia menjadi simbol penting: bahwa Indonesia memilih jalan dialog, melibatkan suara moral bangsa, dan mengambil peran aktif dalam upaya perdamaian dunia.
Di tengah dunia yang masih diliputi konflik dan ketegangan, langkah ini memberi sinyal bahwa Indonesia ingin hadir bukan sebagai penonton, melainkan sebagai bagian dari solusi. Sebuah peran yang tidak mudah, namun sejalan dengan jati diri Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemanusiaan.
