M HamzMegapolitan.ID | Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memperbolehkan pembentukan rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas di sekolah negeri mendapat dukungan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Roni Hermawan.
Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mencegah anak putus sekolah, khususnya di wilayah perkotaan yang padat penduduk dan memiliki keterbatasan daya tampung di jenjang SMA/SMK negeri.
“Saya menilai kebijakan ini tepat. Ini adalah upaya konkret untuk menekan angka anak putus sekolah di Jawa Barat,” ujar Roni Hermawan kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).
Ia menyebut, usulan penambahan kapasitas rombel hingga 50 siswa per kelas perlu segera direspons oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Menurutnya, kebijakan ini sangat relevan mengingat jumlah lulusan SMP setiap tahun terus meningkat, sementara daya tampung sekolah negeri masih terbatas.
“Kita tahu bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri sangat tinggi. Maka menambah jumlah siswa dalam satu kelas, meski bersifat sementara, menjadi opsi rasional,” jelasnya.
Dorongan untuk Kemendikdasmen dan Perencanaan Jangka Panjang
Lebih lanjut, Roni juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengoptimalkan kebijakan ini secara nasional, mengingat situasi serupa juga dialami daerah lain di Indonesia.
Ia mengingatkan pentingnya perencanaan jangka panjang agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi solusi sementara, tetapi diiringi dengan percepatan pembangunan unit sekolah baru dan perekrutan guru tambahan.
Namun, ia juga menyadari adanya potensi resistensi dari sekolah swasta.
“Memang ada kekhawatiran sekolah swasta akan terdampak, namun pendidikan adalah hak seluruh warga. Kita perlu mengutamakan prinsip keadilan akses pendidikan,” tegasnya.
Dampak Positif Bagi Masa Depan Pendidikan Jawa Barat
Roni Hermawan juga menekankan kebijakan ini bisa menjadi langkah transisi sebelum infrastruktur pendidikan yang lebih memadai tersedia.
Selain itu, kebijakan ini dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan masyarakat kelas menengah bawah yang selama ini kesulitan mendapatkan akses ke sekolah negeri karena keterbatasan rombel.
“Jika pendidikan bisa dijangkau dan tetap berkualitas, maka masa depan Jawa Barat juga akan lebih cerah,” pungkasnya. (*)
