Megapolitan.ID | Menanggapi bencana banjir yang melanda sebagian wilayah Jawa Barat, khususnya Kota dan Kabupaten Bekasi pada Minggu sore, 6 Juli 2025, Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) memberikan pernyataan tegas sekaligus dorongan moral kepada para kepala daerah agar tidak ragu mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang sudah berlangsung lama.
Dalam pernyataan yang diunggah melalui kanal media sosial resminya, Kang Dedi memberikan apresiasi sekaligus motivasi kepada Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Ia bahkan menjuluki keduanya sebagai “Ratu dan Raja Bongkar”, merujuk pada keberanian mereka dalam menertibkan bangunan liar di bantaran sungai.
“Saya minta kepada Pak Wali Kota Bekasi agar tidak berhenti melakukan pembenahan fungsi sungai. Jangan takut didemo. Lanjutkan perubahan untuk masa depan kota,” kata KDM dalam tayangan TikTok yang viral, Senin (7/7/2025).
Dukungan serupa juga disampaikan kepada Bupati Ade Kunang. Gubernur meminta sang “Raja Bongkar” untuk tidak ragu memperlebar aliran sungai, meskipun harus berhadapan dengan berbagai tantangan administratif maupun sosial.
Ia menyebutkan bahwa keberanian seperti inilah yang dibutuhkan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat jangka panjang.
Akar Masalah Banjir Menurut KDM
Dalam pemaparannya, Gubernur KDM menegaskan bahwa banjir di Jawa Barat tidak semata-mata disebabkan oleh hujan deras. Ada tiga penyebab utama yang menurutnya selama ini menjadi akar persoalan.
Pertama, perubahan fungsi kawasan hulu. Banyak hutan dan lahan perkebunan yang telah berubah menjadi area permukiman atau bangunan komersial, baik legal maupun ilegal. Hal ini menyebabkan hilangnya daerah resapan air yang seharusnya menahan limpasan saat curah hujan tinggi.
“Kawasan hulu, hutan, dan kebun sekarang berubah jadi bangunan. Baik yang resmi maupun liar. Ini jadi sumber bencana,” ungkapnya.
Kedua, kerusakan pada daerah aliran sungai (DAS). Banyak sungai yang mengalami penyempitan, pendangkalan, hingga berubah menjadi area bangunan.
Bahkan, beberapa aliran air kini sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya akibat tertutup infrastruktur ilegal.
Ketiga, kerusakan pada wilayah hilir. KDM menyoroti rawa-rawa dan danau yang telah diuruk dan dijadikan kawasan pemukiman dan industri. Padahal, fungsi alami rawa dan danau sangat penting sebagai kolam retensi air hujan.
“Dari hulu rusak, sungai dangkal, hilir ditutup bangunan. Ya banjir pasti datang. Ini bukan bencana alam, tapi akibat kelalaian manusia,” tandasnya.
Tak hanya Bekasi, Gubernur Dedi juga menyinggung kepala daerah lain seperti Bupati Karawang dan Bupati Bogor.
Ia meminta para Walikota di Jawa Barat untuk segera melakukan penataan kembali wilayahnya, terutama di bagian hilir yang potensial menjadi titik banjir. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antardaerah karena air tidak mengenal batas administratif.
“Karawang harus menata kembali hilirnya. Begitu pula Bogor. Semua saling terhubung, jangan kerja sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Langkah Strategis Pemprov Jawa Barat
Sebagai bagian dari solusi jangka menengah hingga panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyusun rencana tata ruang yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
KDM juga menyebutkan pihaknya tengah memetakan wilayah-wilayah yang mengalami degradasi fungsi ekologis untuk direvitalisasi.
Salah satu rencana besar adalah mengembalikan fungsi sungai melalui program normalisasi dan revitalisasi aliran air, termasuk pembongkaran bangunan liar yang berada di atas sempadan sungai.
Gubernur menegaskan program ini harus dijalankan dengan dukungan seluruh elemen, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat.
“Kita tidak bisa terus hidup dalam siklus banjir tahunan. Solusinya adalah ketegasan, bukan basa-basi,” ujar KDM menutup keterangannya.
KDM juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi korban, tetapi juga agen perubahan dalam menjaga lingkungan.
Ia meminta warga aktif mengawasi pembangunan ilegal, menjaga kebersihan sungai, serta melaporkan potensi pelanggaran tata ruang kepada pihak berwenang.
“Jangan hanya marah saat banjir datang, tapi diam saat ada bangunan liar didirikan di pinggir sungai. Kita semua punya peran,” pungkasnya. (*)