M HamzMegapolitan.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan penolakannya terhadap penunjukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menangani persoalan pembangunan dan hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Penugasan ini dinilai tidak menjawab akar persoalan konflik Papua dan hanya menjadi upaya pencitraan pemerintah Indonesia di mata dunia internasional.
Ketua I KNPB Pusat, Warpo Sampari Wetipo, mengatakan penugasan Gibran ke Papua hanyalah “lagu lama” yang terus diputar oleh pemerintah tanpa menunjukkan hasil konkret.
“Mandat semacam ini membuat rakyat Papua muak. Ini hanya pencitraan politik. Pemerintah tampak serius, padahal hanya omong kosong,” kata Warpo dikutip Tempo, Sabtu (12/7/2025).
Kritik terhadap Program Pemerintah dan Penunjukan Tokoh Papua
Dalam pernyataannya, Warpo juga mengecam kebijakan sejumlah menteri dalam kabinet Prabowo yang dianggap menjalankan program-program pembangunan tanpa melibatkan aspirasi masyarakat Papua secara utuh.
Menurutnya, proyek-proyek yang digulirkan pemerintah, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan, tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Bahkan, ia menyebut rekrutmen pejabat eksekutif dari enam provinsi di Papua lebih condong bersifat simbolis.
“Yang direkrut pemerintah hanya boneka. Tujuannya untuk mempertahankan kendali Jakarta atas kehidupan rakyat Papua,” lanjut Warpo.
Desakan Dialog Internasional dan Penolakan TPNPB-OPM
KNPB mendesak agar penyelesaian konflik di Papua tidak lagi dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat, melainkan melalui dialog yang melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau pihak internasional netral yang dapat diterima semua pihak.
Senada dengan KNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga menyampaikan penolakan terhadap penugasan Gibran.
Sementara itu, Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mempertanyakan kapasitas dan kualifikasi Gibran dalam menangani isu kompleks seperti konflik Papua, pelanggaran HAM, dan keadilan sosial.
“Penunjukan Gibran untuk menyelesaikan masalah Papua adalah kekeliruan. Itu hanya pencitraan agar Indonesia terlihat aktif menyelesaikan konflik di mata dunia,” ujar Sebby.
Ia bahkan meminta Presiden Prabowo membentuk tim khusus di bawah kabinet yang memiliki kapasitas diplomatik dan pengalaman dalam isu Papua, serta membuka ruang perundingan dengan kelompok-kelompok lokal.
Respons Gibran: Siap Ditugaskan, Tunggu Instruksi Presiden
Menanggapi penolakan tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan mandat dari Presiden Prabowo.
Ia bahkan membuka kemungkinan untuk berkantor langsung di Papua sebagai bentuk komitmen mendalami persoalan secara langsung di lapangan.
“Sebagai pembantu Presiden, saya siap ditugaskan kapan saja dan di mana saja. Kami tinggal menunggu instruksi selanjutnya,” kata Gibran saat ditemui usai kunjungan kerja di Klaten, Jawa Tengah pada Rabu (9/7/2025).
Namun, Gibran belum memberikan kepastian soal jadwal keberangkatannya ke Papua maupun agenda konkret yang akan dijalankan. (*)
